Bukan rahasia lagi kalau rekening yang digunakan JUDOL ada ratusan ribu rekening. Sehingga tiap bulan lebih dari 1 Trilyun uang rakyat mengalir ke luar negri setiap bulan. Pihak Bank menutup mulut akibat JUDOL berkembang liar memiskinkan rakyat INDONESIA. Transaksi JUDOL bisa berkembang liar di duga ada kepentingan kelompok oknum elit bisnis yang berlindung di bawah oknum orang penting.
Maka hal ini PROF DR KH SUTAN NASOMAL menyampaikan kepada media bahwa PRESIDEN RI JENDRAL HAJI PRABOWO SUBIYANTO harus membuat SATGAS REKENING KRIMINAL dimana kasus pencucian uang melalui banyak cara dan ragam berkembang bebas tidak tersentuh hukum.
Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media ketika menghubungi via telp. Dimana putaran uang perdagangan narkoba menarik uang negara ke luar negri mencapai angka luar biasa atau Trilyunan. Sangat licin para pemaen narkoba melakukan bisnis sehingga banyak pengusaha BANK tidak melakukan pelaporan uang mengalir ke luar negri atas kepentingan pengembangan usaha yang patut di curigai
Satgas Rekening Kriminal harus bekerjasama dengan semua lembaga hukum dan Presiden di luar negri agar ada transparansi setiap transaksi yang mencurigakan.
Satgas Rekening Kriminal harus diberikan wewenang penuh di bawah PRESIDEN RI untuk menyentuh sampai keakar inti masalah kedalam BANK.
Tidak akan berkembang liar rekening kriminal bermain leluasa antar negara mengatur keluar masuk uang besar bila tidak ikut bermaen para elit perbankkan atau para bankkir tentunya.
Apalagi kemudahan membuka rekening secara online dapat dilakukan secara terbuka melalui handphone. Maka tidak ada filter untuk mencegah rekening kriminal atau lemah pengawasan.
Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH juga mempertanyakan tugas dan tanggung jawab para Inteligen Indonesia sehingga NEGARA INDONESIA seperti tidak memiliki pagar dan pintu. Dimana para mafia narkoba semakin subur kaya raya dan perjudian berkembang merusak tatanan kekuatan Negara Indonesia.
Boleh juga dikatakan INDONESIA di miskinkan oleh oknum elit para birokrat dan oknum orang dalam di lembaga lembaga Negara Indonesia. Selalu digunakan pihak pihak oknum tertentu permaenan kriminal yang tidak tersentuh hukum. Menjadi benang kusut akibat mudah di beli atau mudah di sogok pihak pihak oknum dilembaga Negara Indonesia.
SATGAS rekening kriminal harus memiliki kekebalan hukum untuk membuka rekening siapapun walaupun itu rekening para oknum jendral dan para elit besar di negara ini. Karena memiliki kekayaan yang tidak wajar. Karena bukan menjadi rahasia lagi bahwa sangat banyak para oknum elit di negara ini memiliki kekayaan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan hasil dari gaji yang diterimanya. Kekayaannya para oknum elit di negara ini tidak dilaporkan ke negara karena ada upaya pencucian harta kekayaannya. PRESIDEN RI harus memiliki keberanian besar mendukung pemberantasan pencucian uang. Bahkan harus mampu menarik uang di bank luar negri bila di duga ada unsur pencucian uang.
PRESIDEN RI harus PRO kepada jutaan RAKYAT INDONESIA yang semakin miskin akibat permainan pencucian uang dari pihak pihak oknum yang bermaen licin menggunakan peranan BANK selama ini.
Hutang besar Negara akibat dari bebasnya oknum melakukan Korupsi harus di perangi. Jangan hanya ucapan seremonial saja atau slogan saat kampanye.
Rakyat Hanya mengenal Pak Prabowo sebagai SINGA ASIA yang gagah berani serta mampu melakukan upaya besar memerangi penyakit yang memiskinkan INDONESIA.
Satgas rekening kriminal juga harus memiliki kemampuan memberantas para oknum orang kaya pengemplang pajak selama 25 tahun ini. Jangan biarkan jajaran di bawah PRESIDEN RI melindungi oknum oknum yang memiskinkan INDONESIA.
Prabowo harus paham betul bahwa sistem WANIPIRO untuk bebas tidak tersentuh hukum harus di berantas dari akar sampai pucuknya.
Bila hal seperti ini tidak diperangi dan dibersihkan. Kisah INDONESIA dimiskinkan dan selalu di jajah oleh kepentingan sekelompok oknum elit akan terus berjalan bisa 1000 tahun lagi atau hilang lenyap INDONESIA sebentar lagi.
Jangan korbankan rakyat yang semakin miskin akibat aturan para oknum staf Presiden yang tidak bisa bekerja.
Narasumber : PROF KH DR SUTAN NASOMAL SH,MH
