Jakarta, 16 Agustus 2025 – Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) hari ini secara tegas mendesak pemerintah untuk membubarkan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menyerahkan pengelolaan aset negara kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Desakan ini didasari oleh data kerugian yang terus membebani keuangan negara, serta diperkuat oleh pernyataan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto.
HMMI menyoroti fakta bahwa banyak BUMN yang kinerjanya tidak sebanding dengan aset yang mereka kelola, bahkan terus mencatat kerugian signifikan. Contohnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemimpin konsorsium PT KCIC, mencatat kerugian senilai Rp 1,62 triliun per semester I 2025 akibat proyek Kereta Cepat Whoosh. Serta lainnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk masih membukukan kerugian hingga Rp 3,6 triliun per kuartal III 2024.
Desakan HMMI ini selaras dengan sorotan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato kenegaraannya 15 agustus 2025, Presiden Prabowo secara blak-blakan menyoroti kondisi BUMN yang tidak efisien. “Banyak BUMN yang pengelolaannya tidak masuk akal. Perusahaan rugi, tapi komisarisnya banyak banget!” kata Presiden Prabowo. Beliau juga secara eksplisit menunjuk BPI Danantara sebagai solusi. “Saya memberi tugas kepada BPI Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Saya hilangkan tantiem [bagi komisaris BUMN yang merugi]… Kalau keberatan, tidak bersedia kalau tidak menerima tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” tegasnya.
“Berdasarkan data yang kami kaji, banyak BUMN yang terus mencatat kerugian besar, yang secara langsung membebani anggaran negara dan merugikan rakyat. Kami juga menemukan indikasi kuat adanya pengelolaan aset yang tidak profesional dan bahkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat BUMN, yang berakibat pada penurunan nilai aset dan hilangnya potensi keuntungan bagi negara,” ujar Husein Firdaus, Ketua Umum HMMI.
HMMI melihat model pengelolaan BUMN saat ini sudah tidak lagi efektif dan efisien. Sebagai solusi, HMMI menawarkan BPI Danantara yang dinilai memiliki tata kelola lebih modern dan transparan. “BPI Danantara, dengan mandatnya yang jelas dan didukung oleh para profesional, kami percaya dapat memaksimalkan nilai aset negara dan mengelolanya secara akuntabel, jauh dari praktik-praktik yang merugikan,” tambahnya.
HMMI meyakini bahwa langkah strategis yang diperlukan adalah perombakan total, bukan sekadar perbaikan parsial. “Dengan mengalihkan pengelolaan aset kepada BPI Danantara, yang memiliki tata kelola profesional dan transparan, kita dapat menghentikan kerugian negara dan memastikan aset bangsa dikelola demi kemakmuran rakyat,” tambah Husein Firdaus, Ketua Umum HMMI.***
Penerbit: Marihot
