Serang – Senin, 15 September 2025, – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menegaskan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sangat strategis dalam menjaga kondusivitas daerah. Hal itu disampaikannya usai memimpin kunjungan lapangan serta Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Satlinmas di wilayah Provinsi Banten.
Akmal menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait evaluasi pasca-aksi unjuk rasa yang terjadi belum lama ini. Tim Kemendagri telah meninjau sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten, di antaranya Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.
“Secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Banten kondusif, aman terkendali, serta penyelenggaraan pemerintahan berjalan normal,” ujar Akmal di Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (12/9/2025).
Ia menambahkan, Siskamling yang dilaksanakan berbasis gotong royong terbukti efektif dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat. Selain itu, Satlinmas di tingkat kelurahan dan desa juga berperan aktif menjaga situasi kondusif. “Telah dilaksanakan Siskamling di tingkat RT/RW berbasis gotong royong dan budaya masyarakat, melibatkan masyarakat dan petugas Satlinmas masing-masing di tingkat kelurahan dan desa,” terang Akmal.
Akmal juga mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar terus meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat, terutama dalam menghidupkan kembali pos ronda. “Meningkatkan kewaspadaan dini di desa/kelurahan dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dalam membantu sistem keamanan lingkungan di tingkat RT/RW dengan menggiatkan kembali pos ronda,” jelasnya.
Dirinya juga mengapresiasi kerja sama Pemda dengan kepolisian setempat dalam menyelenggarakan lomba ronda/Siskamling dan memberikan penghargaan kepada masyarakat. Menurutnya, langkah ini semakin menunjukkan kuatnya ikatan gotong royong, rasa soliditas warga jaga warga, serta upaya mitigasi untuk mendukung terciptanya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) di wilayah masing-masing.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pelaporan setiap gangguan ketertiban umum melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (SIM Linmas) sebagai satu data nasional. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Satlinmas merupakan bagian dari ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga kepala daerah dan DPRD memiliki kewajiban untuk melaksanakannya termasuk menyediakan alokasi pembiayaan yang memadai setiap tahun anggaran,” tegas Akmal.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung perlunya regulasi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang komprehensif sebagai pedoman pelaksanaan Satlinmas di daerah. Selain itu, Pemda diminta aktif menyosialisasikan pemanfaatan teknologi digital agar membawa dampak positif bagi masyarakat.
Puspen Kemendagri
