Berau, DerapKalimantan.com — Gelombang penolakan datang dari masyarakat pesisir selatan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, terkait rencana alih fungsi jalan provinsi menjadi area penambangan batu bara. Aspirasi warga ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap kinerja wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kamis, 25/9/2025.
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak setelah sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur diketahui datang ke Berau hanya untuk membicarakan rencana alih fungsi fasilitas jalan umum untuk kepentingan tambang. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warga.
“Kenapa wakil rakyat begitu antusias memperjuangkan jalan untuk tambang? Ada apa?” tulis salah satu netizen di media sosial.
Masyarakat pesisir selatan Berau secara tegas menolak rencana tersebut. Penolakan disampaikan melalui berbagai platform, termasuk media sosial TikTok, dengan seruan lantang agar pemerintah membatalkan rencana yang dinilai merugikan rakyat.
Dalam orasi warga, mereka menegaskan bahwa jalan provinsi yang dibangun dengan rigid cor beton baru saja bisa dirasakan manfaatnya. Setelah bertahun-tahun mendambakan akses layak menuju pusat kota Tanjung Redeb, kini mereka kecewa karena jalan tersebut justru hendak dialihfungsikan untuk kepentingan perusahaan tambang batu bara.
“Belum seumur jagung jalan ini kami nikmati, tiba-tiba sudah mau diserahkan untuk tambang. Kami sangat kecewa,” ungkap salah satu tokoh masyarakat pesisir.
Tudingan Mafia Kebijakan
Tidak hanya menolak, warga juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Tipikor Polri turun langsung menyelidiki dugaan adanya mafia kebijakan tambang di Berau.
“Kami menduga ada kepentingan mafia tambang di balik sikap wakil rakyat. Karena itu aparat penegak hukum harus turun tangan,” tegas warga.
Wakil Rakyat Dapil Bungkam
Ironisnya, anggota DPRD yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Berau, Kutai Timur, dan Bontang justru dinilai bungkam dan tidak bersuara terkait polemik ini. Hal ini semakin memperburuk kekecewaan masyarakat terhadap para wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah pemilihannya.
Salah seorang warga pesisir yang menghubungi redaksi DerapKalimantan.com berharap media ikut mengawal isu ini. “Kami sangat kecewa kepada pemerintah dan DPRD. Media jangan tinggal diam,” ujarnya.***
Tim DK – RED
