Jakarta,-Komjen Pol (Purn) Dr.Anang Iskandar S.I.K.,SH.,MH. Kembali memberikan pemahaman terkait Hukum Narkotika, dimana ia menerangkan secara tertulis, melalui Akun Instagramnya pada Sabtu (20/12/2025), bahwa “Rehabilitasi berdasarkan UU narkotika adalah hak tersangka/terdakwa pengguna narkotika secara tidak sah yang disidik, didakwa dan diadili untuk mendapatkan pemulihan dari sakit adiksi yang dideritanya, melalui proses rehabilitasi, sedangkan hakim diberi kewajiban oleh UU untuk memberikan hak rehabilitasi melalui keputusan atau penetapan hakim agar yang bersangkutan sembuh, pulih sehingga tidak mengulangi perbuatannya”.
Mantan Kepala BNN serta KABARESKRIM Ini juga menegaskan “Bedakan dengan pengertian rehabilitasi berdasarkan UU pidana dimana rehabilitasi adalah hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan hak dan martabatnya seperti semula karena penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan yang dilakukan tanpa alasan yang sah secara hukum, diatur dalam KUHAP dan bisa dimintakan melalui putusan pengadilan atau permohonan ke Presiden tandas Anang.
Rehabilitasi penyalah guna narkotika itu hak penyalah guna yang menjadi terdakwa dan kewajiban hakim yang mengadili untuk memutus terdakwa menjalani rehabilitasi, apabila fakta persidangannya terdakwa terbukti bersalah sebagai penyalah guna narkotika, sedangkan pasal yang menjerat penyalah guna tidak didakwakan maka hakim wajib memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi berdasarkan pasal 127/2 Jo pasal 103 UU narkotika, bukan berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP.
Apabila penyalah guna dipidana penjara dan denda oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap maka terpidana penyalah guna atau keluarganya atau pengacaranya dapat meminta kepada presiden untuk mendapatkan pemulihan atas harkat dan martabat karena kesalahan hakim dalam menggunakan bentuk hukum berdasarkan UU yang berlaku.
Negara berhutang kepada para pengguna narkotika secara tidak sah, seperti Ammar Zoni, Rhido Rhoma, Chatrine Wilson dan para penyalah guna yang dijatuhi hukuman penjara , karena penyalah guna secara dejure seharusnya dihukum rehabilitasi, tetapi secara defakto dihukum pidana.**
