Kutai Timur — Beragam komentar bermunculan di media sosial menyusul pernyataan Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, yang menanggapi sejumlah isu terkait program Pemerintah Kabupaten Kutim yang dinilai tidak pro rakyat. Sebagian warga menilai klarifikasi tersebut seharusnya disampaikan langsung oleh pihak eksekutif agar tidak menimbulkan kesan DPRD menjadi juru bicara pemerintah.
Pernyataan Jimmi disampaikan usai Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim yang digelar pada Senin (29/12/2025). Dalam keterangannya, Jimmi menjelaskan bahwa DPRD Kutim telah meminta klarifikasi langsung kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait atas isu-isu yang ramai diperbincangkan publik, khususnya menyangkut penganggaran sejumlah item yang dianggap tidak rasional.
“Menyikapi isu yang berkembang, kami sudah meminta penjelasan kepada pihak terkait, yakni Kepala Bagian Program pada Bagian Umum dan Perlengkapan. Dari penjelasan mereka, terdapat kesalahan input dalam perencanaan anggaran,” ujar Jimmi.
Ia mencontohkan isu yang paling banyak disorot masyarakat, yakni penganggaran satu unit ranjang dengan nilai mencapai Rp800 juta. Menurutnya, informasi tersebut tidak sesuai fakta dan terjadi akibat kesalahan pengetikan pada tahap perencanaan anggaran, bukan pada pelaksanaan pengadaan barang.
“Yang beredar di masyarakat seolah-olah satu ranjang bernilai Rp800 juta. Itu tidak benar. Itu murni salah ketik saat input perencanaan, bukan pengadaan yang sudah dilaksanakan,” tegasnya.
Namun demikian, klarifikasi tersebut justru memicu reaksi keras dari masyarakat. Sejumlah warganet mempertanyakan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan input data anggaran, serta menilai tidak adanya sanksi atas kesalahan yang dinilai fatal tersebut.
Salah satu warga berinisial AH menuliskan, “Enak betul, yang buat kesalahan tidak komen malah Ketua Dewan yang komen. PNS digaji tapi kerjanya tidak profesional. Harusnya laporan diverifikasi dulu.”
Komentar senada juga disampaikan warga berinisial MB yang menilai pegawai yang tidak kompeten seharusnya diganti. “Masih banyak pegawai pintar dan pro rakyat di lingkungan Pemkab Kutim. Ini perlu ditindaklanjuti dan oknumnya diganti,” tulisnya.
Sementara itu, YL menyoroti absennya sanksi terhadap pihak yang melakukan kesalahan input. “Enak betul bilang salah input. Harusnya ada sanksi bagi yang salah menginput,” ujarnya.
Tak sedikit pula warga yang mengaitkan isu tersebut dengan kondisi sosial masyarakat. JA menuliskan, “Masyarakat kecil disuruh irit dan hidup sederhana, tapi pejabat foya-foya menikmati kemewahan.”
Komentar lain dari NR menyebutkan bahwa anggaran seharusnya lebih difokuskan untuk membantu masyarakat yang masih hidup dalam kesulitan.
Sorotan publik ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Kritik tersebut dinilai harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar ke depan proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara lebih cermat, profesional, serta berpihak pada kepentingan rakyat.**
Tim DK Kutim.
