Tangerang Selatan,-
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan komitmennya untuk terus berpihak kepada kepentingan rakyat melalui kerja-kerja legislasi, penganggaran, dan pengawasan selama 2025. Komitmen tersebut disampaikan dalam Laporan Kepada Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja politik fraksi kepada masyarakat.
Sepanjang tahun ini, Fraksi PDI Perjuangan mencatat telah menerima dan menindaklanjuti sebanyak 198 aspirasi serta aduan masyarakat. Aduan tersebut menyentuh langsung persoalan hak-hak dasar warga yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Berbagai aduan masyarakat yang diterima meliputi persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan masyarakat miskin, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga keterbatasan ambulans dan mobil jenazah. Selain itu, hambatan administrasi kependudukan yang berdampak pada akses layanan publik juga menjadi keluhan dominan warga.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel, Adi Surya Purba mengungkapkan, aspirasi tersebut dihimpun melalui berbagai saluran, mulai dari kegiatan reses anggota DPRD, kunjungan lapangan ke wilayah-wilayah, hingga Rumah Perjuangan Rakyat (Rumpera) yang dibangun oleh PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan sebagai ruang pengaduan dan advokasi masyarakat.
Melalui Rumpera, Fraksi PDI Perjuangan tidak hanya menampung keluhan warga, tetapi juga melakukan pendampingan secara langsung agar setiap persoalan mendapatkan solusi nyata. Pendekatan ini dinilai menjadi wujud kehadiran politik yang membumi dan berpihak pada rakyat.
Adi menegaskan, bahwa politik harus hadir dalam kehidupan nyata masyarakat. Menurutnya, aspirasi warga tidak boleh berhenti hanya sebagai keluhan semata.
“Politik harus hadir dalam kehidupan nyata rakyat. Aspirasi warga tidak boleh berhenti sebagai keluhan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan perbaikan layanan,” ujar Adi Surya Purba dalam refleksi akhir tahun 2025.
Dalam menjalankan fungsi legislasi, Fraksi PDI Perjuangan mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Salah satunya melalui pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pasar Rakyat yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan serta melindungi keberlangsungan pasar tradisional.
“Kami juga mengusulkan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin. Raperda ini diharapkan dapat memperluas perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang selama ini rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi,” katanya.
Dia melanjutkan, pada fungsi penganggaran, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dorongan kuat diberikan pada sektor pendidikan melalui program seragam sekolah gratis bagi peserta didik.
“Di sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan layanan Puskesmas dan Rumah Sakit agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Sementara, dalam fungsi pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan turut mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) TPA Cipeucang sebagai respons atas persoalan tata kelola persampahan di Kota Tangerang Selatan. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pengelolaan sampah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Melalui refleksi akhir tahun ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan daerah agar tetap berorientasi pada kepentingan publik, keadilan sosial, serta keberpihakan kepada rakyat kecil,” pungkasnya.
Tim DK
