Jakarta,- Konflik politik global tengah terjadi di sejumlah negara. Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi sebagaimana amanat konstitusi.
“Konflik global kini mesti diletakkan dalam konteks perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merepresentasi tujuan fundamental negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Kedaulatan Negara dan Kepentingan Nasional dalam Operasi Militer Amerika di Venezuela yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Menurut Lestari, konflik seperti yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela, berdampak ke sejumlah sektor di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat menyikapi realitas politik global saat ini, Indonesia perlu mewaspadai bagaimana pergeseran kekuatan global itu memengaruhi stabilitas ekonomi.
Menurut anggota Komisi X DPR RI itu, Indonesia mesti realistis menghadapi berbagai dampak pergeseran politik global yang secara signifikan akan terjadi pada 2026.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap dampak operasi militer Amerika Serikat di Venezuela bisa segera diantisipasi dengan sejumlah langkah, serta sikap tepat yang mengedepankan perdamaian dunia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Guru Besar St. Petersburg State University Rusia, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, berpendapat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak anti-institusi, tetapi anti-pembatasan. Sehingga, bagi Trump hubungan multilateral jadi semacam rintangan.
Menurut Connie, kedaulatan negara saat ini sangat kondisional, bagi negara-negara kuat. Menurut dia, Indonesia harus mampu beradaptasi.
Dengan kondisi ini, kata dia, sangat diperlukan orang yang tepat di bidang tepat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki negara.
Bagi Connie, sejumlah isu terkait sumber daya alam, HAM, dan sejumlah isu strategis lainnya, dapat dijadikan alasan bagi negara yang kuat untuk melakukan intervensi.
Connie menegaskan kohesi internal dan struktur pemerintahan yang kuat harus diwujudkan.
Menyikapi sepak terjang Amerika Serikat di dunia saat ini, Pengamat Pertahanan, Andi Widjajanto melontarkan pertanyaan, apakah kebijakan AS saat ini masih bisa disebut kebijakan sebuah negara atau sejatinya kebijakan Trump.
Mungkin saja, kata Andi, pada 2029 semua kebijakan AS saat ini akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Trump.
Andi berpendapat kasus Venezuela merupakan anomali bagi AS. Sehingga, jelas dia, operasi militer sejenis tidak bisa diimplementasikan di negara lain dalam waktu
dekat.
Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Ririn Tri Nurhayati, Ph.D berpendapat operasi militer AS di Venezuela cukup mengagetkan bagi dunia.
Dalam perspektif kedaulatan negara, operasi militer AS di Venezuela merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang dijamin Piagam PBB.
Dalam sistem hukum global yang anarkis seperti saat ini, tegas Ririn, great power akan memaksimalkan kekuatannya untuk mencegah munculnya kompetitor.
Ririn berpendapat, Indonesia harus konsisten membangun kerja sama bilateral dan multilateral di ranah global, serta memperkuat stabilitas di dalam negeri.
Peneliti Hubungan International CSIS, Andrew W. Mantong, berpendapat dari operasi militer AS di Venezuela, terlihat saat ini untuk menguasai sebuah negara tidak perlu menghancurkan batas sebuah negara.
Peristiwa tersebut, tegas Andrew, menunjukkan kondisi global saat ini semakin tidak pasti.
Menurut Andrew, kasus yang terjadi di Venezuela tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi kondisi domestik Venezuela yang pemerintahannya tidak mampu mengelola politik dan sumber daya yang dimiliki dengan baik.
Dengan kondisi itu, jelas Andrew, Venezuela mudah diintervensi oleh negara lain.
Wartawan senior, Saur Hutabarat, berpendapat operasi militer AS di Venezuela dinilai sebagian orang merupakan isu dilusional, sehingga tidak perlu dipikirkan secara mendalam.
Karena, menurut Saur, isu ini menyangkut seseorang yang memiliki keyakinan yang salah dengan kejiwaan yang tidak realistis.
“Robert Lipton benar, bahwa Donald Trump mengidap Solipsis yaitu orang yang hanya yakin dengan pendapatnya sendiri, ” jelas Saur.
apakah di dunia pskiatri, ujar Saur, bisa terjadi komplikasi seorang yang Solipsis dan Narsistik (orang yang suka membanggakan dirinya sendiri) yang hasilnya adalah operasi penyerbuan Venezuela.
Karena itu, menurut Saur, hanya ada dua alternatif untuk mengakhiri isu ini. Yaitu, membawa Trump ke psikiater atau membawa Trump, setelah tidak berkuasa, ke Mahkamah Pidana Internasional.**
