Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) menyoroti serius kondisi pelayanan publik di Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Persoalan yang mencuat tidak hanya menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga infrastruktur dasar serta aktivitas pertanian warga yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat desa.
Ketua Umum AKPERSI, Rono Triyono, S.Kom., S.H., C.EJ., C.IJ., C.BJ., C.F.L.E., C.ILJ., menegaskan bahwa kerusakan sekolah, buruknya akses jalan, serta sulitnya layanan kesehatan dan pertanian menunjukkan adanya krisis pelayanan publik di tingkat desa.
“Ketika anak-anak belajar di bangunan rusak, warga kesulitan berobat karena akses jalan buruk, dan hasil pertanian terhambat akibat infrastruktur tidak layak, maka ini bukan lagi persoalan sepele. Ini ancaman serius terhadap hak dasar dan kesejahteraan warga,” tegas Rono Triyono, Selasa (16/01/2026).
Menurutnya, kondisi jalan desa yang rusak dan terisolir berdampak langsung pada petani yang kesulitan mengangkut hasil panen, terbatasnya akses pupuk dan sarana produksi pertanian, serta meningkatnya biaya distribusi yang merugikan petani kecil.
“Petani tidak bisa menjual hasil panennya dengan layak karena akses jalan buruk. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal ketahanan pangan di tingkat lokal,” ujarnya.
Pelayanan Publik Dinilai Gagal, AKPERSI Desak Evaluasi Total
Lebih lanjut, Ketua Umum AKPERSI menilai bahwa lemahnya infrastruktur dan minimnya respons pemerintah desa serta kecamatan berpotensi memperparah kondisi sosial masyarakat, mulai dari pendidikan yang tidak aman, layanan kesehatan yang sulit dijangkau, hingga pertanian yang terpinggirkan.
“Jika sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian sama-sama terdampak, maka ini menunjukkan kegagalan tata kelola pelayanan publik yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik, terutama saat media dan organisasi pers berupaya melakukan konfirmasi terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Pejabat publik tidak boleh diam. Diam terhadap persoalan rakyat sama saja membiarkan masalah membesar,” tegasnya.
Rono Triyono menegaskan bahwa hingga saat ini AKPERSI DPD Banten akan melayangkan surat resmi kepada pemerintah daerah. Namun demikian, AKPERSI memastikan akan mengambil langkah organisasi sesuai mekanisme yang berlaku apabila tidak ada perbaikan nyata.
“AKPERSI akan terus mengawal isu ini. Pendidikan, kesehatan, dan pertanian adalah fondasi desa. Jika fondasi ini rapuh, negara wajib hadir,” pungkasnya.
AKPERSI menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan tersebut melalui jalur jurnalistik, advokasi publik, dan pengawasan sosial, demi memastikan hak-hak dasar masyarakat desa terpenuhi.
DPP AKPERSI
