Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa dana desa di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bisa difokuskan untuk membangun rumah atau hunian.
Hal tersebut ia katakan saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di ruang rapat komisi V DPR RI, Senayan, Selasa (27/1/2026).
Yandri mengatakan, fokus dana desa tersebut khusus untuk mempercepat agar masyarakat yang terdampak bencana segera mendapatkan hunian. Saat ini, baru terbangun 20.000 hunian dari total kebutuhan mencapai 53.000 lebih hunian.
Menurutnya, hal itu sesuai dengan peran Kemendes dan PDT dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam berdasarkan Keppres nomor 1 tahun 2026 tentang satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Yang mana Kemendes dan PDT menjadi anggota satuan tugas bidang pemukiman di bawah koordinasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tugas melaksanakan perbaikan dan atau pembangunan hunian terdampak bencana
“Jadi ini semua kami lakukan untuk mempercepat rumah-rumah yang terdampak banjir, baik yang hilang maupun yang rusak ringan dan rusak berat itu bisa dibantu dari alokasi dana desa, alokasi dana banprov dan lain sebagainya,” ungkap Yandri.
Lebih lanjut Yandri mengatakan, jumlah desa terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebanyak 4.491 desa, dengan rincian di Aceh 3.139 desa, di Sumatera Utara 893 desa dan di Sumatera Barat 459 desa.
Sementara untuk jumlah desa yang hilang per 12 Januari 2026 sebanyak 29 desa, dengan rincian 21 desa di Provinsi Aceh dan 8 desa di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan di Sumatera Barat tidak ada desa yang hilang.
“Desa ini benar-benar hilang, atau ada yang jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur jadi desanya sudah enggak ada, termasuk bangunannya dan sarana prasarana sudah enggak ada sama sekali,” ungkap Yandri.
“Jadi desanya benar-benar hilang, tapi penduduknya termasuk Kepala desanya dan perangkatnya yang ada tetap mengungsi. Jadi ini mungkin PR yang terberat di kami,” sambung Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.
Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah kongkret dalam melakukan penanganan desa yang wilayahnya hilang akibat bencana. Ia akan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai Keppres Nomor 1 Tahun 2026.
Kemendes PDT juga melakukan pemetaan dan pemutakhiran data desa-desa yang hilang, melakukan penyusunan perencanaan pemulihan desa-desa yang hilang. Kemudian ia juga akan melakukan rekonstruksi sarana dan prasarana dasar, hingga pemulihan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat.
Turut hadir mendampingi Mendes Yandri dalam RDP ini yaitu Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Dirjen PEID Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik serta Kepala BPI Mulyadin Malik.
Humas Kemendes
