Kebumen, 28 Februari 2026 – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi secara resmi melaporkan dugaan terkait pengelolaan dana aspirasi (pokir) dan Program Padat Karya ke Kejaksaan Negeri Kebumen, Jumat (28/2). Laporan tersebut disampaikan oleh perwakilan koalisi bernama Abdul Aziz.
Abdul menyampaikan, pelaporan itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari pemerintah pusat.
Menurutnya, laporan yang diajukan telah dilengkapi sejumlah dokumen pendukung yang dinilai relevan untuk menjadi bahan awal telaah aparat penegak hukum. Namun demikian, pihaknya belum membuka secara rinci substansi laporan kepada publik karena menghormati proses yang sedang berjalan.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi dan pendalaman. Harapannya tentu agar pengelolaan anggaran publik semakin transparan dan akuntabel,” ujar Abdul Aziz.
Ia menambahkan, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi akan terus mengawal proses tersebut dan siap memberikan keterangan tambahan apabila dibutuhkan dalam tahapan klarifikasi.
Program dana aspirasi dan padat karya sendiri selama ini dikenal sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena itu, Abdul menilai pengawasannya perlu dilakukan secara bersama-sama agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
(Tim/Red)
