BALIKPAPAN – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Polda Kalimantan Timur untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu di wilayah tersebut. Kegiatan berlangsung di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Kamis (5/3/2026).
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III DPR RI Syafruddin menegaskan bahwa secara umum situasi penegakan hukum di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur berjalan baik, kondusif, dan tetap terkendali.
Namun ia mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak lengah, terutama terhadap ancaman serius peredaran narkotika yang berpotensi masuk melalui berbagai jalur.
Menurut Syafruddin, posisi Kalimantan Timur yang strategis dengan akses transportasi darat, laut, dan udara menjadikan daerah ini rawan dimanfaatkan jaringan narkotika sebagai pintu masuk maupun jalur distribusi.
Karena itu, pengawasan di seluruh pintu masuk wilayah harus diperketat.
“Narkoba bisa masuk melalui jalur darat, laut, maupun udara. Ini yang harus menjadi perhatian serius seluruh aparat penegak hukum agar pengawasan semakin diperkuat,” tegas Syafruddin kepada awak media.
Ia menilai peredaran narkotika bukan lagi sekadar persoalan kriminal biasa, tetapi sudah menjadi ancaman besar bagi masa depan generasi muda serta stabilitas sosial masyarakat.
Untuk itu, Syafruddin mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama aparat penegak hukum lainnya memperkuat strategi pencegahan dan penindakan terhadap jaringan narkoba yang semakin terorganisir.
Menurutnya, sinergi antara Polri, Kejaksaan, dan BNN menjadi kunci utama dalam memutus rantai peredaran narkotika.
Selain itu, Syafruddin juga menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi lembaga penegak hukum agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan lebih maksimal.
Ia memastikan Komisi III DPR RI akan terus mendorong penguatan anggaran bagi institusi yang berada di garis depan dalam memberantas kejahatan.
“Untuk tambahan anggaran penegakan hukum, baik Polri, Kejaksaan maupun BNN, tentu akan kami dorong dan dukung agar pelaksanaan tugas mereka semakin optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Yuliyanto menyampaikan bahwa jajaran Polda Kaltim juga terus memperkuat pengawasan internal terhadap seluruh personel.
Ia menjelaskan bahwa Kapolda Kaltim telah mencanangkan program zero pelanggaran sebagai bentuk komitmen membangun institusi kepolisian yang profesional, disiplin, dan berintegritas.
Menurutnya, program tersebut merupakan langkah tegas untuk memastikan seluruh anggota Polri di lingkungan Polda Kaltim menjalankan tugas secara profesional serta menjauhi segala bentuk pelanggaran.
“Bulan ini Kapolda Kaltim mencanangkan zero pelanggaran. Harapannya seluruh personel tidak melakukan pelanggaran sekecil apa pun,” tegas Yuliyanto.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPR RI berharap evaluasi yang dilakukan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum di Kalimantan Timur.
Dengan kerja sama yang solid, diharapkan berbagai bentuk kejahatan, khususnya peredaran narkotika, dapat ditekan secara maksimal demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Jurnalis: Hmd.
Penerbit: Marihot.
