Kalijambe Sragen, Selasa (14/04/2026) – Publik dibuat geram dengan viralnya kejadian warga yang melintas di wilayah Kalijambe namun justru tidak diperbolehkan mengisi bahan bakar jenis Pertamina Dex. Ironisnya, BBM yang hendak dibeli adalah non-subsidi, yang seharusnya bebas diakses tanpa pembatasan.
Peristiwa ini memantik kemarahan luas karena dinilai tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya dugaan kesemrawutan tata kelola distribusi energi. Warga yang hanya ingin membeli BBM dengan uang pribadi malah diperlakukan seolah melanggar aturan.
“Kami ini bukan minta subsidi. Ini Pertamina Dex, jelas non-subsidi. Tapi malah tidak boleh isi, alasannya tidak jelas. Ini aturan dari mana?” ujar salah satu pengendara dengan nada tinggi.
Sorotan tajam kini mengarah kepada para pejabat di sektor migas yang dinilai gagal memberikan kejelasan aturan di lapangan. Jika benar tidak ada kebijakan resmi yang melarang pembelian BBM non-subsidi oleh masyarakat umum, maka tindakan di SPBU tersebut patut diduga sebagai bentuk penyimpangan serius.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah ada permainan dalam distribusi BBM non-subsidi? Atau justru ada pembiaran dari pihak berwenang sehingga praktik semacam ini bisa terjadi tanpa pengawasan?
Lebih memprihatinkan, masyarakat yang hanya melintas dan hendak mengisi BBM berkualitas justru dipersulit tanpa alasan transparan. Hal ini dinilai sebagai bentuk pelayanan publik yang buruk dan mencederai hak konsumen.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengelola SPBU maupun pejabat terkait di sektor migas. Sikap bungkam ini justru semakin memperkuat kecurigaan publik adanya ketidakwajaran dalam kebijakan di lapangan.
Desakan keras pun bermunculan agar pemerintah dan otoritas migas segera turun tangan, melakukan investigasi terbuka, dan menindak tegas pihak yang terbukti bermain-main dalam distribusi BBM.
Jika dibiarkan, kasus ini bukan hanya soal BBM, tetapi menjadi simbol kegagalan negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas akses energi yang adil dan transparan. Publik kini menunggu, apakah pejabat migas akan bertanggung jawab—atau justru terus bersembunyi di balik diam.
