DENPASAR – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali, khususnya Pansus Tata Ruang, Aset, dan Pajak (TRAP) yang dipimpin I Made Supartha, kini tengah menjadi sorotan publik.
Pada Kamis, 24 April 2026, Pansus TRAP merekomendasikan penghentian sementara aktivitas PT Bali Turtle Island Development (BTID) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, Serangan. Langkah itu diambil karena proyek marina tersebut diduga melanggar izin tata ruang.
Keputusan itu mendapat dukungan luas dari masyarakat. Ratusan bunga mawar putih dibawa ke Gedung DPRD Bali pada Jumat, 25 April 2026, sebagai simbol komitmen menjaga kesucian kebijakan publik.
“Mawar putih ini adalah lambang kesucian. Kami berkomitmen bekerja dengan tulus, ikhlas, dan lurus dalam menjaga tata ruang, aset, dan kebijakan Bali,” tegas I Made Supartha.
Advokat sekaligus pemerhati kebijakan publik, Dr. Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., C.Med., mengapresiasi langkah tersebut. Namun ia mengingatkan agar pengusutan tidak berhenti di permukaan.
“Langkah Pansus TRAP patut diapresiasi. Ini menunjukkan ada keberanian politik. Tapi jangan berhenti di sini. Banyak aspek hukum yang harus didalami secara serius,” kata Togar di Denpasar, Minggu (26/4/2026).
Menurutnya, banyak aspek hukum yang harus didalami aparat penegak hukum, mulai dari dugaan kuat proses tukar guling lahan Tahura mangrove yang melibatkan aset negara secara ilegal, hingga aspek hukum lingkungan hidup akibat kerusakan mangrove yang merugikan ekosistem.
“Kalau benar ada tukar guling lahan Tahura yang melibatkan aset negara secara ilegal, ini bukan lagi pelanggaran biasa. Ini bisa masuk ranah pidana. Aparat penegak hukum harus turun,” ujarnya.
Togar menegaskan, mangrove Serangan adalah benteng ekologis Bali. Kerusakan mangrove berdampak panjang, mulai dari abrasi, hilangnya habitat, hingga terganggunya ekosistem laut. “Ini tidak bisa dianggap remeh,” tegasnya.
Ia juga mendorong sinergi DPRD Bali dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas agar dugaan pelanggaran ditelusuri objektif dan transparan. “Ini harus dibuka seterang-terangnya. Kalau ada pelanggaran, siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” katanya.
Hingga kini, PT BTID belum memberi keterangan resmi terkait rekomendasi penghentian sementara tersebut. Sementara desakan ke Pemerintah Provinsi Bali menguat agar mengambil posisi tegas memastikan pembangunan sesuai aturan.
“Bali ini bukan untuk segelintir kepentingan. Ini milik masyarakat. Tata ruang, aset, dan lingkungan harus dijaga dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan,” pungkas Togar.
DW.
