Selasa, 28 Apr 2026
Kendari. Pengadilan Negeri (PN) Kendari kembali menunjukkan komitmennya dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif melalui keberhasilan proses diversi dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kdi. Proses tersebut dilaksanakan pada Rabu dan menjadi contoh bahwa penyelesaian perkara anak tidak selalu harus berujung pada pemidanaan.
Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pendekatan ini bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal, dengan mengedepankan dialog dan pemulihan melalui keadilan restoratif.
Dalam perkara ini, anak pelaku didakwa melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara normatif, perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan diversi karena ancaman pidananya di bawah 7 tahun penjara serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Proses diversi dipimpin oleh hakim fasilitator, Sulasmy Tri Juniarty, dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain korban, keluarga anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan, Yulianti.
Melalui musyawarah yang berlangsung secara konstruktif, para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan pemulihan bagi korban sekaligus tanggung jawab dari anak pelaku.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari pendekatan dialogis yang membuka ruang komunikasi antara para pihak. Kesepakatan yang dihasilkan menitikberatkan pada pemulihan keadaan serta pembinaan anak, bukan sekadar penjatuhan sanksi.
Dalam konteks peradilan anak, pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mendorong pertanggungjawaban langsung serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri.
Pengadilan menilai bahwa penerapan diversi memiliki peran penting dalam melindungi masa depan anak.
Penjatuhan pidana penjara terhadap anak berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti stigma sosial dan risiko pengulangan tindak pidana.
Sebaliknya, diversi memberikan ruang bagi anak untuk belajar dari kesalahan tanpa kehilangan hak-haknya sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh kembang.
Hasil musyawarah dalam perkara ini sebagaimana tercatat dalam laporan resmi menyatakan bahwa diversi berhasil dilaksanakan melalui perdamaian tanpa ganti kerugian.
Dalam kesepakatan tersebut, anak pelaku menyampaikan permohonan maaf yang kemudian diterima oleh pihak korban, disertai dengan kesediaan anak pelaku untuk memberikan informasi dan keterangan yang sebenar-benarnya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta melaksanakan wajib lapor secara berkala.
Selain itu, orang tua dari anak pelaku bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi anak pelaku. Kesepakatan tersebut mencerminkan keberhasilan dalam menghadirkan penyelesaian yang berimbang antara kepentingan hukum dan nilai kemanusiaan.
Keberhasilan diversi di PN Kendari ini menegaskan bahwa peradilan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan dan pembinaan. Pendekatan progresif ini diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan berorientasi pada masa depan generasi muda.(MR)
