Manokwari, 4 Agustus 2026 – Politisi Partai Golkar, Mozes Rudy F. Timisela, ST, mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai informasi rutin semata. Menurutnya, peringatan dini mengenai potensi kekeringan harus segera diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah nyata untuk melindungi masyarakat sebelum dampaknya meluas.
Mozes mengatakan, BMKG telah memprakirakan bahwa musim kemarau tahun 2026 berpotensi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dapat memicu berkurangnya ketersediaan air bersih, kekeringan lahan pertanian, penurunan produksi pangan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini.
“Peringatan dini dari BMKG bukan untuk disimpan sebagai laporan di atas meja. Informasi itu harus menjadi dasar pemerintah mengambil langkah cepat sebelum rakyat mengalami kesulitan. Pemerintah tidak boleh menunggu bencana terjadi baru bergerak,” tegas Mozes.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menghadapi ancaman kekeringan tidak diukur dari banyaknya bantuan yang diberikan setelah bencana terjadi, tetapi dari kemampuannya mencegah masyarakat mengalami krisis.
Ia menilai pemerintah harus segera menyusun langkah antisipatif melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, memastikan ketersediaan dan distribusi air bersih, memperkuat infrastruktur sumber daya air seperti embung dan sumur bor, serta memberikan dukungan kepada petani melalui penyediaan benih tahan kering, irigasi darurat, dan perlindungan terhadap sektor pertanian.
Selain itu, Mozes juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, BPBD, dinas teknis, PDAM, serta seluruh pemangku kepentingan agar mitigasi kekeringan berjalan secara terpadu dan tidak dilakukan secara parsial.
Khusus bagi wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Tanah Papua, menurutnya kesiapsiagaan menjadi faktor yang sangat menentukan. Keterbatasan akses transportasi dan sumber air di sejumlah daerah membuat dampak kekeringan dapat dirasakan lebih cepat apabila pemerintah terlambat mengambil tindakan.
“Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya cepat memberikan bantuan setelah terjadi bencana. Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu membaca peringatan, mengantisipasi risiko, dan hadir sebelum kesulitan terjadi,” ujar Mozes.
Ia menambahkan bahwa mitigasi kekeringan juga harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan, menjamin ketersediaan air bersih, melindungi lingkungan, serta mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh musim kemarau ekstrem.
Di akhir pernyataannya, Mozes mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan informasi BMKG sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan dan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim.
“Informasi BMKG adalah peringatan. Tindakan pemerintah adalah penyelamatan. Jangan menunggu rakyat mengalami kesusahan baru bergerak. Pemerintah harus hadir lebih dahulu untuk melindungi rakyat,” tutup Mozes Rudy F. Timisela, ST.
Mozes Rudy F. Timisela, ST
Politisi Partai Golkar
