BINTUNI, 29 Agustus 2026– Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, menyoroti lemahnya pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai daerah. Ia menyebut praktik peredaran BBM ilegal maupun penyalahgunaan distribusi resmi menjadi ancaman nyata bagi masyarakat dan negara.
“Kasus-kasus seperti ini mencerminkan bahwa pengawasan distribusi BBM masih lemah. Padahal, BBM harusnya tepat sasaran dan digunakan sesuai peruntukannya,” kata Eduard dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/8).
Ia menegaskan, celah kelemahan dalam sistem distribusi BBM nasional telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan dari peredaran BBM yang tidak jelas sumber dan legalitasnya.
“Solar Ilegal di Bintuni Timur Diduga dari Kapal Besar”
Menyoroti pernyataan tersebut, fakta di lapangan ditemukan di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Berdasarkan penelusuran dan keterangan warga, di wilayah Bintuni Timur, Distrik Bintuni, perdagangan solar ilegal berlangsung secara terang-terangan.
Bukan BBM subsidi yang disalahgunakan, melainkan solar yang diduga dibeli langsung dari kapal-kapal besar di laut, tanpa dokumen resmi atau izin edar yang sah.
“Minyak itu mereka ambil dari kapal besar di tengah laut, pakai perahu kayu. Setelah dibawa masuk ke Bintuni, lalu dijual lagi ke pengusaha lokal dengan harga industri,” ungkap warga setempat.
Eduard menyebut praktik ini telah berlangsung cukup lama dan melibatkan pelaku-pelaku yang dikenal luas di masyarakat. Ia menilai aktivitas perdagangan solar ilegal ini sangat mengganggu, terutama karena dampaknya terhadap harga BBM lokal dan munculnya praktik monopoli yang merugikan masyarakat.
“Ini merugikan negara dan rakyat kecil. Harga jadi tidak wajar karena ada permainan di tengah,” tegasnya.
Dampak langsung juga dirasakan masyarakat di wilayah Moskona. Akibat kelangkaan dan mahalnya BBM, warga terpaksa memberlakukan pembatasan penggunaan lampu. “Lampu mulai menyala dari pukul 18.00 sore sampai dengan jam 24.00,” ujar Eduard menirukan keluhan warga Moskona.
“Desak Aparat Usut Tuntas Tanpa Tebang Pilih”
Anggota MRPB Teluk Bintuni ini mendesak aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian, TNI, maupun instansi pengawasan migas, untuk turun langsung ke lapangan dan mengusut tuntas praktik ilegal ini. Eduard juga meminta agar aktor-aktor utama dalam bisnis gelap BBM segera diproses hukum tanpa pandang bulu.
“Jangan tebang pilih. Kalau ada oknum, siapapun dia, harus diproses. Ini soal keadilan untuk masyarakat Bintuni,” tegas Eduard.
“Aparat penegak hukum harus hadir dan membuktikan komitmennya. Jika ada aktivitas penampungan atau niaga BBM tanpa izin resmi, proses hukum harus berjalan secara transparan dari hulu ke hilir,” pungkasnya.
DW
