*Oleh: Eduard Orocomna*
_Anggota MRPB Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni_
Video Gubernur Papua Barat Daya yang bilang “_kami cuma numpang di Papua_” viral. Saya angguk. Karena di Teluk Bintuni, 7 Suku Asli: Sough, Sebyar, Kuri, Arandai, Moskona, Weriagar, dan Inanwatan, juga merasakan hal sama.
Satu dekade terakhir Bintuni jadi etalase investasi. Ada LNG Tangguh, sawit ratusan ribu hektare, tambang. Pemerintah bilang ini kemajuan. Tapi di kampung, hutan adat kami masuk konsesi. Tanah ulayat jadi peta izin. Anak-anak kami hanya jadi penonton di tanah leluhur. Ini luka.
Pertanyaannya: ke mana larinya dana Otonomi Khusus? Data resmi catat 2002-2020, lebih dari Rp126 triliun sudah disalurkan ke Papua. Aturannya jelas. Minimal 30% DBH migas untuk pendidikan. 15% untuk kesehatan. Sasaran utamanya afirmasi OAP dan infrastruktur.
Hasilnya? Ada. Penelitian DPR menyebut pelayanan kesehatan dan pendidikan membaik. Tapi BPK temukan 527 dari 1.500 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Masih ada dana diselewengkan. Pembangunan menumpuk di kota seperti Jayapura. Pedalaman termasuk Teluk Bintuni tetap tertinggal.
Otsus itu “desentralisasi asimetris”. Artinya negara mengakui Papua beda. Maka perlakuannya harus beda. Bukan sekadar transfer dana, tapi pengakuan hak.
Karena itu kami di MRPB Pokja Adat Teluk Bintuni punya 3 tuntutan. Pertama, percepat pemetaan dan registrasi tanah adat. Tanpa itu, klaim ulayat akan selalu kalah dengan SK perusahaan.
Kedua, pangkas dominasi elit dan konglomerat. Kalau hutan, tambang, kebun dikuasai dari luar, lalu untuk siapa Otsus dan DOB? Jangan sampai cucu kami hanya dapat dampak lingkungan, tanpa manfaat ekonomi.
Ketiga, DPD RI harus jadi corong daerah di Senayan. Kami minta 30% konsesi wajib untuk BUM Kampung dan Koperasi OAP.
Saya tegaskan, kami tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan tanpa keadilan hanya menanam konflik.
Kalau tuan rumah sejahtera, Papua akan damai. Jangan sampai setelah hutan, tanah, dan laut habis, kami benar-benar hanya “numpang” di tanah sendiri.
DW
