Jakarta, 10 Oktober 2026 – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ingin memastikan kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat lewat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan seluruh lapisan.
Ia menyatakan prinsip tersebut menjadi landasan pemerintah dalam memperluas kesempatan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang diinginkan oleh Bapak Presiden adalah pertama, negara hadir. Karena menurut beliau itu adalah perintah konstitusi yang dikembangkan oleh Bung Karno (Sukarno) zaman dulu dan dia teruskan itu,” ujar Syahganda saat menghadiri Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan VII Kadin Indonesia di Jakarta, Sabtu (10/10).
Selain itu, Prabowo ingin Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke sektor industri dan teknologi yang selama ini belum sepenuhnya dapat diakses oleh bangsa sendiri.
Langkah ini menjadi penting di tengah perubahan tatanan ekonomi global yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas ekonomi nasional.
Ia menilai perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump, seperti kebijakan tarif dan sikap terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), turut memengaruhi dinamika global.
Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan industri nasional dan meningkatkan peran dalam perekonomian dunia.
“Ketika Donald Trump ini sendiri menarik diri dari globalisme, di sinilah sebenarnya ada peluang bangsa kita untuk tumbuh berkembang. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya, yang kita lihat dari sisi globalnya ada peluang. Dan Presiden insyaallah melihat itu sebagai peluang,” jelas Syahganda.
Syahganda menambahkan, Presiden juga menaruh perhatian pada upaya mengatasi ketimpangan ekonomi agar tidak semakin melebar. Pemerintah ingin mengembangkan nilai-nilai positif dalam sistem kapitalisme, sekaligus memperkuat prinsip keadilan sosial untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
“Konsep Pak Presiden mengambil yang baik-baik dari kapitalisme seperti kompetisi, norma-norma, transparansi dan lain-lain, harus dikembangkan dengan sosialismenya. Agar apa? Agar kesejahteraannya terjadi. Makanya konsen Pak Presiden adalah bagaimana itu yang disebut sebagai _inclusive growth_,” kata dia.
Ia menjelaskan, salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif adalah memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin banyak masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi. Di samping itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan menjadi perhatian pemerintahan Prabowo.
“Pak Presiden ingin agar mereka tumbuh juga melalui ekonomi UMKM, maupun dari kesejahteraan-kesejahteraan, pengembangan manusianya melalui pendidikan. Makanya Pak Presiden banyak sekali investasi di dunia pendidikan, termasuk terakhir beliau ingin agar seluruh sekolah ini sampai perguruan tinggi gratis,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu dibangun dalam semangat ekonomi Pancasila demi mencapai cita-cita Indonesia Emas.
“Semangatnya seperti yang Pak Presiden Prabowo selalu canangkan adalah Indonesia in proportion. Bagaimana antara negara dan dunia usaha bergerak sebagai satu kesatuan, satu tujuan, satu bendera,” ucap Anindya.
Ia menilai hubungan yang erat antara negara dan dunia usaha menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing nasional. Ia berpendapat negara yang mampu menyatukan langkah dengan pelaku usaha akan memiliki kekuatan lebih besar dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
“Jadi bukan dunia usaha yang berjarak dari negara. Mungkin akan dinormalisasi, negara yang tidak bersatu dengan dunia usahanya akan kalah dari negara yang bersatu,” ujarnya.
