Oleh : Novita Sari Yahya
Pernyataan Rocky Gerung di hadapan mahasiswa Universitas Negeri Medan beberapa hari lalu sempat membuat banyak orang terdiam. Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, ia mengaku dapat memperoleh bayaran hingga Rp300 juta untuk satu jam ceramah di perusahaan asing. Ia juga menyebut bahwa, jika seluruh undangan diterima, permintaan ceramah dapat mencapai 70 kali sehari. Gaji Wantimpres sebesar Rp76,5 juta per bulan ia sebut “cemen” dan “tidak ada gunanya”, karena menurutnya nominal itu dapat ia peroleh dalam dua menit ceramah.
Saya membaca pernyataan itu berulang kali. Bukan karena iri pada angkanya, melainkan karena pertanyaan yang lebih dalam muncul: selama ini, apakah kita memang bangsa yang mudah tertipu oleh pencitraan dan propaganda? Hanya bermodalkan bahasa tinggi, kutipan buku yang jarang dibaca masyarakat, serta gaya bicara penuh metafora, seseorang dapat membangun aura intelektual yang seolah tak terbantahkan. Begitu aura itu terbentuk, setiap kalimat yang keluar terdengar seperti kebenaran mutlak.
Saya teringat sebuah pernyataan yang sering dikaitkan dengan Joseph Goebbels, menteri propaganda Adolf Hitler: kebohongan yang disampaikan terus-menerus, pada akhirnya, akan diterima sebagai kebenaran. Atribusi langsung kalimat itu kepada Goebbels masih diperdebatkan, tetapi gagasannya tetap relevan untuk mengingatkan bahaya propaganda. Sejarah telah menunjukkan bahwa narasi yang dikemas dengan kecerdasan dan bahasa indah dapat menundukkan nalar kolektif.
Di negeri ini, pola serupa dapat muncul dalam bentuk yang lebih halus. Kita sibuk mendengarkan narasi, sibuk berdebat soal politik kekuasaan yang kerap dibalut kebencian, iri hati, prasangka, dan ujaran kebencian. Sementara itu, persoalan nyata—kemiskinan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, lemahnya mutu pendidikan, dan krisis kepercayaan publik—sering kali tenggelam oleh gemuruh perdebatan. Kebangkrutan yang paling berbahaya mungkin bukan hanya kebangkrutan ekonomi, melainkan kebangkrutan moral dan hilangnya kemampuan membedakan substansi dari pencitraan.
Oleh karena itu, komitmen terhadap Indonesia yang terhormat menjadi semakin penting. Bukan sekadar slogan atau hashtag, melainkan tekad untuk kembali menghargai kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Kehormatan bangsa tidak diukur dari seberapa mahal honor seorang pembicara atau seberapa tinggi bahasa yang digunakan, melainkan dari sejauh mana kita mampu membedakan kecerdasan yang membangun dari kecerdasan yang hanya dipakai menjual citra.
Beberapa waktu lalu saya bertemu sekelompok mahasiswa. Sebagai aktivis yang ruang geraknya sering dibatasi, pertemuan itu hanya dapat dilakukan dalam lingkup kecil. Saya bertanya kepada mereka dengan pertanyaan sederhana: apakah kalian merasa orang tua—baik pejabat maupun pemimpin di berbagai level—berjarak dengan kalian? Jawaban mereka singkat dan jujur: “Iya.” Dalam satu kata itu saya menangkap kebingungan anak muda di tengah dinamika politik kekuasaan hari ini. Mereka tidak membutuhkan pidato berapi-api. Mereka membutuhkan kejujuran dan kedekatan.
Di banyak kampus, saya tidak datang dengan pidato penuh narasi dan bahasa metafora. Saya hanya duduk dalam diskusi kecil tentang karya saya—buku puisi, novel, atau tulisan lain. Dari situ saya menyampaikan pesan sederhana: kalau kamu mempertanyakan sesuatu, mulailah menulis. Menulis adalah cara yang jujur untuk menguji pikiran sendiri.
Di era kecerdasan buatan, jika kamu ragu dengan jawaban seseorang, gunakan AI untuk membantu mencari jawaban, lalu telusuri referensi dan tautannya. Jangan berhenti pada kutipan yang terdengar meyakinkan. Periksa siapa yang mengatakannya, kapan, dalam konteks apa, dan apakah klaim itu didukung data atau sumber yang dapat diverifikasi. Jangan biarkan retorika menggantikan nalar.
Bahasa retorika yang dibayar mahal dapat menjadi alat untuk memukau, bukan untuk menerangi. Di balik kemasan intelektualitas yang mewah, kadang yang dijual hanyalah kesan hebat, bukan gagasan yang dapat diuji. Masyarakat diajak terpesona pada gaya, bukan pada substansi; diajak mengagumi individu, bukan menguji kebenaran gagasan.
Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang sering kurang adalah kemampuan dan keberanian untuk membedakan kecerdasan yang membangun dari kecerdasan yang hanya memukau. Ketika bahasa tinggi lebih dihargai daripada kejujuran, ketika ceramah mahal lebih dipercaya daripada kerja nyata, kita sedang memelihara budaya pencitraan.
Saatnya berhenti terpesona oleh kata-kata indah yang kosong. Saatnya kembali kepada kerja, tulisan, dan tanggung jawab. Hanya dengan begitu harga diri bangsa dapat perlahan dipulihkan—bukan dengan memamerkan berapa ratus juta yang dapat diperoleh dalam satu jam, melainkan dengan menunjukkan bahwa kita masih mampu membedakan yang benar dari yang hanya terdengar benar.
Daftar Referensi
1. Metro 7 News. (2026, 25 Oktober). “Rocky Gerung Sebut Gaji Wantimpres Rp. 76,5 Juta Duit Receh, Tarif Ceramahnya Rp. 300 Juta Sejam.” https://www.metro7news.com/2026/10/rocky-gerung-sebut-gaji-wantimpres-rp.html
2. Medcom.id. (2026, 3 Oktober). “Gaji Wantimpres Jadi Rp76,5 Juta, Ini Rinciannya.” https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/aNr1zAzK-gaji-wantimpres-jadi-rp76-5-juta-ini-rinciannya
3. Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.* Jakarta: Pemerintah Pusat. https://peraturan.bpk.go.id/Details/349416/perpres-no-15-tahun-2026
4. Propaganda Archive. “Joseph Goebbels Quotes: 15 with Sources.” Bagian “Often attributed, not verified.” https://propagandaarchive.org/quotes/joseph-goebbels/
5. Propaganda Archive. “The Big Lie: Where the Term Comes From and How It Is Used.” https://propagandaarchive.org/learn/the-big-lie/
