MAKASSAR — Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu, 28 Oktober 2026, yang semula dirancang sebagai momentum persatuan puluhan komunitas pemuda di Kota Makassar, justru diwarnai insiden bentrokan. Peristiwa ini menyisakan pertanyaan besar tentang upaya membangun ruang aman bagi anak muda sekaligus keseriusan pembinaan kepemudaan di Kota Makassar.
Seorang aktivis pemuda sekaligus pemerhati pendidikan yang terlibat dalam proses perencanaan kegiatan tersebut menegaskan bahwa agenda yang digagas sejumlah komunitas, termasuk The Legend 120 dan Matador Legend bersama puluhan komunitas lainnya, sejak awal bertujuan positif. Kegiatan itu dirancang melalui konvoi damai, orasi kepemudaan, hingga deklarasi Forum Pangadakkang yang diharapkan menjadi ruang bersama untuk menghentikan konflik antarkelompok.
Menurut kesaksiannya, kegiatan yang melibatkan sekitar 47 komunitas dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai 1.800 orang itu diawali dari kawasan Monumen Mandala. Namun, sekitar pukul 15.00 WITA, suasana disebut mulai memanas ketika sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya diduga melakukan provokasi saat orasi kepemudaan berlangsung.
Rombongan kemudian melanjutkan konvoi melewati sejumlah ruas jalan di Makassar dengan tujuan akhir kawasan flyover. Akan tetapi, sekitar pukul 17.21 WITA, insiden kembali terjadi di Jalan Urip Sumoharjo. Berdasarkan penuturan narasumber, rombongan diduga diserang menggunakan busur, batu, dan senjata air gun. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi bentrokan.
Kronologi, pihak-pihak yang terlibat, serta penggunaan benda yang disebutkan dalam insiden itu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari aparat kepolisian.
Bukan Sekadar Konvoi, Ada Upaya Mengubah Masa Depan Pemuda
Bagi narasumber, peristiwa tersebut tidak semestinya membuat seluruh gerakan pemuda dipandang negatif. Ia menilai persoalan kepemudaan perlu dilihat lebih dalam, terutama menyangkut latar belakang sosial, lingkungan pergaulan, kekerasan yang dialami, serta minimnya ruang untuk mengembangkan potensi.
“Mereka harusnya didukung, bukan justru tidak diperhatikan. Saya berani berbicara seperti ini karena bukan baru satu minggu atau satu bulan saya mengenal kelompok-kelompok tersebut,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sebagian anak muda yang terlibat dalam komunitas tersebut memiliki pengalaman hidup yang tidak sederhana. Menurutnya, ada persoalan lingkungan dan ketidakpastian yang kerap luput dari perhatian masyarakat.
“Coba kita renungkan. Jika mereka terus dibiarkan berjalan tanpa perhatian, kemudian dimusuhi, direndahkan, bahkan dihinakan tanpa melihat potensi yang mereka miliki, jangan heran apabila sebagian persoalan kepemudaan terus berulang dan berisiko berujung pada tindakan kriminal,” katanya.
Ia menegaskan, pernyataan tersebut bukan untuk membenarkan kekerasan ataupun membebaskan siapa pun dari tanggung jawab. Sebaliknya, ia mengajak masyarakat melihat persoalan secara lebih utuh, termasuk pentingnya pencegahan konflik, pendampingan, dan kesempatan bagi anak muda untuk membuktikan perubahan.
“Syukurnya, banyak dari kita belum menjadi korban dan tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Karena itu, jangan buru-buru menyudutkan mereka. Kita harus berani melihat persoalan ini secara jernih,” lanjutnya.
Forum Pangadakkang Digagas Tanpa Bergantung pada Dana Pemerintah
Narasumber menyebut Forum Pangadakkang lahir dari kesepakatan sejumlah komunitas untuk membangun komitmen baru dalam menyelesaikan konflik antarkelompok. Agenda tersebut, menurutnya, tidak semata-mata dirancang sebagai kegiatan seremonial, melainkan sebagai langkah awal untuk membangun ruang pemberdayaan pemuda secara mandiri.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan itu direncanakan tanpa mengandalkan dana hibah Pemerintah Kota Makassar, APBD, maupun CSR.
“Alhamdulillah, mereka memiliki keinginan untuk berkarya dan membuat gebrakan baru tanpa harus berharap pada dana hibah pemerintah. Lillahi Ta’ala, demi Allah, saya menjadi saksi bahwa The Legend 120 dan Matador Legend memiliki agenda yang sangat positif dalam perencanaan kegiatan puncak tersebut,” tegasnya.
Menurut dia, tujuan deklarasi yang hendak dilaksanakan adalah menyatukan pemuda dari beragam latar belakang, mengurangi ego kelompok, menghentikan perang antarkelompok, dan mendorong kehidupan sosial yang lebih aman serta produktif.
Namun, bentrokan yang terjadi membuat agenda tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Baginya, insiden itu menjadi pengingat bahwa membangun perdamaian tidak cukup hanya melalui slogan, deklarasi, atau peringatan hari besar nasional.
Pertanyakan Peran KNPI dan Dukungan Pemerintah Kota
Di tengah kekecewaan atas insiden tersebut, narasumber turut melontarkan kritik terhadap perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap gerakan pemuda. Ia mengaku telah menyampaikan aspirasi dan membangun komunikasi dengan pihak di lingkungan wali kota agar komunitas pemuda memperoleh dukungan moral dan ruang untuk berkembang.
Menurutnya, dukungan yang dibutuhkan tidak selalu berbentuk bantuan uang atau pencairan proposal. Perhatian, komunikasi, pendampingan, dan keterlibatan nyata dalam menyelesaikan persoalan pemuda dinilainya sama pentingnya.
Ia kemudian mempertanyakan peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar dalam menjawab persoalan tersebut, khususnya terkait pembinaan pemuda dan upaya pencegahan konflik antarkelompok.
“Apa peran mereka? Saya ingin melihat bukti nyata. Kalau memang ada program yang benar-benar menyentuh persoalan pemuda, tunjukkan programnya, hasilnya, dan dampaknya bagi anak muda di Kota Makassar,” ujarnya.
Narasumber juga mempertanyakan informasi mengenai dugaan alokasi dana hibah miliaran rupiah kepada KNPI Kota Makassar. Ia meminta agar persoalan tersebut dijelaskan secara transparan melalui data anggaran, program, dan laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa publik.
Pertanyaan itu, menurutnya, bukan dimaksudkan untuk menghakimi organisasi tertentu, melainkan mendorong akuntabilitas lembaga yang menjalankan fungsi kepemudaan dan memperoleh dukungan pemerintah.
Meski demikian, besaran dana hibah, penerima, realisasi penggunaan, serta pertanggungjawabannya perlu diverifikasi melalui dokumen resmi. Tanpa data tersebut, dugaan mengenai penggunaan anggaran tidak dapat disimpulkan sebagai penyimpangan.
Kritik terhadap Pemerintah, Bukan Penolakan terhadap Tanggung Jawab
Narasumber mengaku pernah mendukung Munafri Arifuddin dalam tiga kali agenda pemilihan kepala daerah. Ia menyatakan dukungan tersebut dilandasi harapan agar persoalan sosial, pendidikan, dan kepemudaan di Makassar dapat ditangani dengan lebih baik.
Namun, ia mengaku mulai mempertanyakan sejauh mana gerakan pemuda yang berinisiatif menyelesaikan persoalan sosial memperoleh perhatian dari pemerintah.
Baginya, pemerintah tidak harus mengambil alih seluruh gerakan komunitas, tetapi perlu memastikan adanya ruang komunikasi, pendampingan, serta mekanisme kolaborasi yang terbuka bagi kelompok pemuda dengan berbagai latar belakang.
Ia juga menegaskan bahwa kedekatan politik tidak seharusnya menjadi ukuran utama dalam menentukan siapa yang memperoleh perhatian. Yang lebih penting, menurutnya, adalah kemampuan setiap pihak menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Kritik tersebut tetap memerlukan tanggapan dari Pemerintah Kota Makassar dan KNPI Kota Makassar agar publik memperoleh gambaran yang berimbang mengenai program, dukungan, dan langkah konkret yang telah dilakukan.
Mengajak Pemuda Bergerak Kembali
Terlepas dari kekecewaannya, narasumber menyatakan tidak ingin gerakan pemuda berhenti akibat bentrokan tersebut. Ia berencana kembali berkomunikasi dengan para ketua komunitas, termasuk The Legend 120 dan Matador Legend, untuk membicarakan langkah lanjutan Forum Pangadakkang.
Ia berharap komitmen untuk menghentikan konflik dan membangun pemberdayaan pemuda dapat diwujudkan melalui kegiatan yang terukur, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat.
“Kita punya konsep, kita punya ruang, dan kita punya kepedulian. Saya mengajak teman-teman untuk kembali berkumpul, membangun komitmen, dan membuktikan bahwa pemuda Makassar bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada peristiwa seperti ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa gerakan tersebut akan tetap diupayakan secara mandiri, tanpa menjadikan bantuan pemerintah sebagai syarat untuk berbuat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, insiden yang mewarnai peringatan Sumpah Pemuda di Makassar menyisakan dua pekerjaan besar: mengungkap secara jelas pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi dan memastikan upaya penyelesaian konflik pemuda tidak berhenti pada pernyataan seremonial.
Semangat Sumpah Pemuda semestinya menjadi momentum untuk membangun persatuan. Namun, persatuan hanya akan bermakna jika disertai ruang yang adil, perlindungan terhadap masyarakat, kesempatan untuk berkembang, dan kesediaan semua pihak mempertanggungjawabkan perannya.
Catatan konfirmasi: Demi memenuhi prinsip keberimbangan jurnalistik, redaksi perlu meminta keterangan dari Polrestabes Makassar terkait kronologi dan penyelidikan insiden, Pemerintah Kota Makassar mengenai dukungan program kepemudaan, serta KNPI Kota Makassar mengenai program kerja dan data hibah yang dipersoalkan. Identitas narasumber dan kapasitasnya dalam kegiatan juga perlu dicantumkan secara jelas sebelum berita diterbitkan.
(((( Robby Rambi ))))
