Jakarta, Dalam informasi yang beredar ada 6 perwira tinggi Polri yang ditangkap lalu ditahan di tempat khusus (Patsus) di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, meminta publik bersabar menunggu penjelasan resmi pemerintah.
Yusril menegaskan bahwa kabar penangkapan di internal Mabes Polri tersebut hingga kini masih sebatas rumor yang berkembang di ruang digital.
Dirinya mengaku belum memperoleh konfirmasi resmi apa pun dari instansi terkait.
“Saya belum dapat menjelaskan apa-apa karena itu memang rumor yang berkembang di berbagai media sosial. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi kebenaran atas rumor yang berkembang itu dan mohon bersabar barangkali nanti ada pihak yang kompeten di kalangan pemerintah untuk menjawab atau menjelaskan hal itu,” ujar Yusril usai menghadiri sebuah agenda di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
Yusril juga merespons pertanyaan mengenai kabar liar yang menyebut penyadapan tersebut menyasar percakapan Presiden Prabowo Subianto, Yusril kembali mengaku dirinya masih tidak tahu mengenai kabar tersebut. Ia memposisikan diri sama seperti masyarakat yang baru mengetahui informasi tersebut melalui media sosial.
“Saya juga belum tahu apa yang terjadi. Jadi nanti kita akan tunggu aja. Barangkali nanti akan ada penjelasan resmi mengenai soal itu dari pejabat yang memang punya otoritas untuk menjelaskan. Saya pun sama seperti Anda, mendengar kabar itu, membaca juga di media sosial, dan belum dapat memastikan apa-apa tentang apa yang sesungguhnya terjadi,” tutur Yusril.Yusril menyebut dirinya belum memantau perkembangan terkini karena seharian tengah beraktivitas di dalam gedung.
“Belum. Entahlah kalau sudah ada sekarang ya, karena saya ada di dalam kurang lebih 1 jam tidak mengikuti perkembangan,” kata Yusril.
Yusril juga memastikan bahwa Kementerian Koordinator yang dipimpinnya hingga saat ini belum menerima arahan atau perintah koordinasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendalami isu tersebut.
“Belum sampai sekarang,” ucapnya singkat.
