*Sumatra Utara,-* Gabungan organisasi relawan Prabowo dan sejumlah elemen masyarakat Sumatera Utara mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), Senin (9/11/2026). Mereka menyampaikan pernyataan sikap dan mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sebagaimana diumumkan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Dua tersangka lainnya adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Salah satu sasaran penyadapan yang diduga dilakukan adalah Presiden Prabowo Subianto.
Perkembangan perkara tersebut menjadi perhatian berbagai kalangan karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, perlindungan hak privasi, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.
Soroti Penyalahgunaan Kewenangan dan Perlindungan HAM
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, gabungan relawan Prabowo dan elemen masyarakat Sumut menilai dugaan penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang harus diungkap secara transparan dan menyeluruh.
Mereka menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan maupun akses terhadap teknologi tersebut.
Menurut mereka, penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sekaligus mengancam kebebasan sipil dan hak asasi manusia.
Mereka juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap privasi merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, pernyataan sikap tersebut mengacu pada Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Minta Aktor Intelektual Diungkap
Tidak hanya mendesak pengusutan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, massa juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut.
Mereka mempertanyakan motif, tujuan, serta kemungkinan adanya pihak yang menerima atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
Namun, mereka menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan, fakta hukum, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.
“Kami hadir bukan untuk menghakimi siapa pun, bukan untuk menciptakan kegaduhan, dan bukan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi agar kebenaran dapat diungkap dan hukum ditegakkan secara adil,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap tersebut.
Sepuluh Tuntutan kepada Mabes Polri dan Pemerintah
Dalam aksi di Mapolda Sumut tersebut, gabungan organisasi relawan dan elemen masyarakat menyampaikan sepuluh tuntutan:
1. Mendukung Mabes Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
2. Meminta pengungkapan aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal.
3. Mendesak Mabes Polri bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
4. Meminta Kapolri mengevaluasi seluruh jajaran kepolisian agar bekerja secara profesional.
5. Meminta perlindungan terhadap hak privasi seluruh rakyat Indonesia.
6. Meminta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku apabila pelanggaran hukum terbukti.
7. Meminta perlindungan terhadap aktivis dan insan pers dari praktik penyadapan ilegal maupun spionase yang melanggar hukum.
8. Meminta perlindungan hak-hak demokratis individu maupun kelompok serta menjamin Polri tidak terlibat dalam kepentingan politik kelompok tertentu.
9. Menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
10. Mendesak pemerintah membenahi pengawasan terhadap institusi yang memiliki perangkat penyadapan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Jaga Presiden Bukan Berarti Menempatkan Siapa Pun di Atas Hukum
Dalam bagian akhir pernyataan sikap, massa menegaskan bahwa menjaga Presiden dan menjaga negara tidak berarti menempatkan siapa pun di atas hukum.
Sebaliknya, penegakan hukum yang adil, objektif, dan transparan dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kehormatan negara serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Mereka juga menyatakan kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat diterima, dicatat, dan diteruskan kepada pihak berwenang agar ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Ungkap faktanya! Buktikan kebenarannya! Usut tuntas jika terbukti ada pelanggaran hukum! Jaga Presiden, jaga kedaulatan negara, junjung tinggi supremasi hukum!”
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh perwakilan enam organisasi, yakni Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Ketua Satma SIP, Ketua DPD Relawan Persatuan Nasional, Ketua GEMAK Sumut, Ketua DPD Persaudaraan 98, dan Ketua DPD Jarnas 98. *(Tim)*
