LUWU TIMUR//Sabtu,14 November 2026//Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., menantang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk mengambil peran lebih besar dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. Menurut dia, kader tidak cukup hanya menguasai teori dan menjadi pengamat dinamika kekuasaan. Mereka harus mampu membaca persoalan konstitusi sekaligus menawarkan jalan keluar.
Pesan itu disampaikan Fahri saat menjadi pemateri dalam Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI Cabang Palopo di Mireya Hotel, Sorowako, Sabtu (14/11/2026). Ia membawakan materi bertajuk “Arah Politik Hukum Indonesia: Dinamika Politik Nasional, Arah Reformasi, dan Tantangan Harmonisasi Regulasi.”
Dalam pemaparannya, Fahri mengulas sejumlah persoalan ketatanegaraan, mulai dari dinamika politik nasional, hubungan antarlembaga negara, hingga mekanisme konstitusional ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Ia menekankan pentingnya memahami konstitusi sebagai landasan dalam membaca dan mengawal jalannya pemerintahan.
Salah satu isu yang dibahas ialah prosedur pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Fahri merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Fahri juga menyoroti corak relasi politik di Indonesia yang kerap ditandai dengan pembentukan koalisi lintas partai setelah pemilihan umum. Tradisi musyawarah dan gotong royong, menurut substansi pemaparannya, menjadi salah satu karakter dalam praktik politik nasional. Namun, konsolidasi kekuatan politik di pemerintahan tidak semestinya menghilangkan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan.
Pembahasan kemudian menyentuh kelembagaan negara dan kekuasaan kehakiman. Fahri merujuk Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami desain kelembagaan penegakan hukum di Indonesia.
Diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah peserta mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme pencalonan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan, penerapan asas legalitas di tengah perubahan zaman, hingga persoalan administrasi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peserta juga mempertanyakan kecenderungan partai politik yang sebelumnya berada di luar pemerintahan untuk bergabung dengan koalisi setelah pemilu.
Pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan antara lain oleh Muh. Afif dari HMI Cabang Palopo, Nabil dari HMI Cabang Pinrang, dan Agung dari HMI Cabang Maktim. Ragam isu yang muncul memperlihatkan perhatian peserta terhadap persoalan konstitusi, akuntabilitas politik, serta arah demokrasi Indonesia.
Dalam sesi penutup, Fahri menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai bekal perjuangan kader. Ia mendorong peserta untuk terus belajar, memperluas wawasan, dan meningkatkan kapasitas intelektual agar mampu merespons persoalan bangsa secara kritis dan bertanggung jawab.
Baginya, tantangan kader HMI bukan sekadar memahami bagaimana kekuasaan bekerja, melainkan menyiapkan diri agar dapat berkontribusi dalam memperbaiki kehidupan bernegara. Negara, menurut pesan yang disampaikan dalam forum tersebut, membutuhkan generasi yang tidak hanya pandai mengidentifikasi masalah, tetapi juga mampu merumuskan solusi.
Pesan itu menjadi salah satu pokok penting dalam Intermediate Training Tingkat Nasional HMI Cabang Palopo: kader harus keluar dari posisi penonton dan mengambil peran sebagai bagian dari kekuatan intelektual yang mengawal demokrasi, konstitusi, serta arah kebijakan negara.
(((( Robby Rambi ))))
