Jakarta, 9 April 2025 — Presiden Partai Oposisi Merdeka dan Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, yang juga menjabat sebagai Jenderal Komite Mantan Preman Indonesia Istighfar (KOMPII), menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto, atas gebrakan luar biasa selama 150 hari masa pemerintahannya.
Dalam keterangannya kepada media, Prof. Sutan menyatakan bahwa inisiatif Presiden Prabowo untuk membuka ruang dialog langsung bersama media dan jurnalis merupakan langkah maju dalam sejarah kepemimpinan RI. “Belum pernah sebelumnya Presiden RI duduk berdialog bebas bersama media. Ini adalah momen baru dan membanggakan,” ungkapnya.
Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah rencana Presiden menaikkan gaji para hakim serta penyediaan perumahan bagi mereka. Prof. Sutan mengklaim bahwa hal ini merupakan bagian dari usulan yang telah lama ia sampaikan kepada pemerintah.
“Beberapa usulan penting yang kami sampaikan sebelumnya kini telah menjadi perhatian Presiden,” ujarnya. Usulan tersebut antara lain:
Kenaikan gaji dan penyediaan perumahan untuk para hakim.
Penyediaan rumah untuk TNI dan Polri yang telah mengabdi namun belum memiliki tempat tinggal layak.
Perlindungan dan pemberdayaan petani serta nelayan dari jeratan tengkulak dan rentenir.
Pemenuhan kebutuhan pupuk, air, dan alat pertanian.
Bantuan peralatan dan perahu bagi nelayan serta penjaminan harga jual ikan yang wajar.
Prof. Sutan juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sumber daya alam Indonesia yang kerap kali dikuasai oleh ‘raja-raja kecil’ di daerah dengan keterlibatan oknum pejabat. Ia menyayangkan masih maraknya praktik “asal bapak senang” dalam laporan ke Presiden, sehingga kenyataan di lapangan, seperti kemiskinan ekstrem, tidak sepenuhnya tersampaikan.
“Jalan ke desa-desa masih sulit, banyak desa belum tersentuh internet, dan data di kantor desa menunjukkan semakin banyak alih fungsi lahan pertanian,” jelasnya.
Menurutnya, kekuatan Indonesia justru ada di desa. Maka dari itu, ia mengusulkan agar Presiden RI mengalokasikan waktu untuk berdialog langsung dengan rakyat—khususnya petani, nelayan, guru, dan tenaga medis—setiap dua bulan di setiap provinsi.
“Suara rakyat harus disimak langsung. Jika tidak bisa tatap muka, gunakan sarana media sebagai penghubung,” ucapnya.
Terkait penegakan hukum, Prof. Sutan kembali menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan pungli. Ia menilai peran masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pelaporan serta membuka kanal langsung komunikasi kepada Presiden RI.
“Kita harus akui, hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sulit bagi masyarakat kecil mendapatkan keadilan jika tidak ada reformasi menyeluruh,” ujarnya, sekaligus menyampaikan permintaan maaf karena menyampaikan hal yang dianggap sensitif namun penting diketahui Presiden.
Dengan berbagai masukan dan sorotannya, Prof. Sutan berharap masa pemerintahan Presiden Prabowo akan menjadi tonggak perubahan nyata bagi kesejahteraan rakyat kecil dan tegaknya keadilan di seluruh Indonesia. (**)
Prof Suran Nasomal.
