Berau, Kalimantan Timur —
Sekitar 60 pensiunan PT Kertas Nusantara (PT.KN) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gerbang utama perusahaan, kawasan Mangkajang, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pada Senin (16/6/2025). Aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun atas tunggakan pembayaran dana pensiun yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak manajemen.
Para demonstran merupakan mantan karyawan PT.KN dari berbagai wilayah, termasuk luar Kabupaten Berau. Aksi dipimpin oleh Sabrina, koordinator lapangan, yang juga menjadi juru bicara dalam orasi-orasi yang disampaikan. Menurutnya, dari sekitar 500 pensiunan yang terdampak, baru 400-an yang terdata dalam kelompok solidaritas mereka.
Mereka menuntut kejelasan dan pelunasan penuh atas hak pensiun yang selama ini hanya dicicil tanpa kepastian. Massa menilai kondisi ini sebagai bentuk pengabaian terhadap hak pekerja, dan meminta pemerintah pusat—terutama Presiden Prabowo Subianto—untuk turun tangan menyelesaikan persoalan yang sudah bertahun-tahun mandek.
“Kami tidak meminta belas kasihan. Ini bukan sumbangan, ini hak kami sebagai pensiunan berdasarkan hukum yang berlaku,” tegas Sabrina dalam orasinya.
Aksi yang dimulai pukul 09.00 WITA diawali dengan doa bersama, orasi, dan pemasangan spanduk berisi tuntutan. Sekitar lima menit kemudian, seorang perwakilan perusahaan yang dikenal dengan sapaan “Pangeran”—Koordinator CSR dan Keamanan PT.KN—menemui massa. Ia menyampaikan bahwa aspirasi para pensiunan akan disampaikan ke jajaran direksi di Jakarta.
Namun, ketika diminta melakukan komunikasi langsung dengan manajemen pusat melalui pesan WhatsApp, pesan tersebut hanya centang satu, menandakan tidak terkirim. Hal ini memunculkan dugaan dari massa bahwa nomor tersebut tidak aktif atau bahkan diblokir.
Merasa tidak mendapat kejelasan, para pensiunan kemudian bergerak menuju kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Berau sekitar pukul 11.00 WITA. Di sana, mereka diterima dalam forum terbuka yang dihadiri Kepala Disnakertrans dan Sekretaris Daerah (Sekda). Dialog berlangsung hingga pukul 14.00 WITA, dengan harapan adanya langkah konkret dari pemerintah daerah.
Aksi ini dipicu oleh ketidakjelasan pembayaran dana pensiun yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Para pensiunan merasa terabaikan dan diperlakukan tidak adil, padahal mereka telah mengabdi selama puluhan tahun kepada perusahaan.
Sabrina menyatakan bahwa perjuangan belum selesai. Para pensiunan akan terus menyuarakan hak mereka, termasuk dengan membuka dugaan pelanggaran di internal perusahaan kepada media, menempuh jalur hukum, dan membawa masalah ini ke pemerintah pusat jika diperlukan.
“Kami akan buka semua keburukan yang terjadi di perusahaan. Ini bukan cerita fiktif, tapi fakta yang kami alami sendiri,” tegasnya.
Kini, para pensiunan menunggu respons resmi dari manajemen PT.KN, pemerintah daerah, serta kementerian terkait. Mereka berharap Presiden Prabowo dapat mendengar dan memberi perhatian atas perjuangan mereka yang sudah terlalu lama terabaikan.****
Tim RED Kabupaten Berau – Kaltim
