Jakarta, 10 Juli 2025,-Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) R. Narendra Jatna dan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja, secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Bank Tanah, dalam rangka memperkuat sinergi penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis 10 Juli 2025 di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta.
Dalam sambutannya, JAM-Datun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Badan Bank Tanah terhadap Kejaksaan RI, khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) sebagai mitra strategis dalam penyelesaian berbagai isu hukum yang dihadapi. Menurutnya, penandatanganan PKS ini menjadi wujud nyata komitmen kedua lembaga untuk meningkatkan kepatuhan hukum, mitigasi risiko, dan perlindungan terhadap kepentingan negara.
“Badan Bank Tanah sebagai lembaga sui generis dan Special Mission Vehicle dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan memiliki mandat strategis dalam pengelolaan tanah negara. Dengan karakteristik yang kompleks serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, risiko hukum tentu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, PKS ini menjadi langkah tepat dalam menghadapi tantangan tersebut,” ujar JAM-Datun.
JAM-Datun juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap prinsip tata kelola dan penerapan business judgment rule bagi seluruh jajaran Badan Bank Tanah. Hal ini bertujuan agar setiap pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati, beritikad baik, dan senantiasa mengutamakan kepentingan institusi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, kerja sama ini diharapkan tidak hanya fokus pada penanganan permasalahan hukum, tetapi juga mencakup penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan bersama guna meningkatkan kompetensi di tengah dinamika regulasi yang terus berkembang.
“Kolaborasi ini merupakan langkah strategis yang akan meningkatkan kualitas layanan dan kapabilitas kelembagaan, baik di lingkungan JAMDATUN maupun Badan Bank Tanah,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh para pejabat dari Badan Bank Tanah serta jajaran pejabat di lingkungan JAM DATUN. Diharapkan kerja sama ini dapat menjadi landasan kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Jakarta, 10 Juli 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
