Kamis, 18 September 2025
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya sikap humanis bagi jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai kunci membangun kepercayaan publik. Menurutnya, Satpol PP perlu mengikis stigma negatif yang selama ini melekat agar citra mereka semakin positif di mata masyarakat. Dengan demikian, dukungan publik terhadap tugas Satpol PP akan semakin kuat.
Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan pengarahan pada Rapat Penguatan Kapasitas Satpol PP di Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) dan Pengelolaan Sampah, serta Peningkatan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
“Kita membangun public trust, kepercayaan publik, membangun image yang baik di mata publik. Satpol PP kalau baik di mata publik, akan dihormati dan dikenal, bahkan didukung,” ujar Mendagri secara virtual dari Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Mendagri menegaskan, citra positif Satpol PP harus lahir dari tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Ia mencontohkan kiprah Satpol PP di Kota Makassar yang turun langsung membantu masyarakat dalam aksi kemanusiaan pasca-unjuk rasa.
“Kita melakukan pendekatan yang manusiawi, melakukan cara-cara yang baik,” imbuhnya.
Lebih jauh, Mendagri mengapresiasi kontribusi Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, sekaligus mendorong anggotanya untuk menjaga perilaku, penampilan, dan interaksi dengan masyarakat.
“Ingat sikapnya harus correct, rapi, seperti Bapak-Ibu lah [cara berpakaian], anak buahnya sedikit begitu. Cara berpakaian yang bagus, cara berpakaian yang berwibawa,” tegasnya.
Menurut Mendagri, profesionalisme Satpol PP tidak hanya diukur dari kemampuan menegakkan Perda dan Perkada, melainkan juga dari kepekaan sosial, empati, serta keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan sikap demikian, kehadiran Satpol PP akan semakin dihargai dan disegani.
“Kita harus lebih, apalagi kita aparat resmi yang diakui oleh undang-undang, dan memiliki kewenangan dari undang-undang,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA, yang hadir terpisah di Balairung Rudini, Kampus Pusat IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kembali menekankan pentingnya memperkuat peran Satpol PP dan Satlinmas.
Safrizal menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan mengonsolidasikan peran kedua unsur tersebut dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, sekaligus mendukung pengelolaan sampah. Menurutnya, isu sampah dan keamanan adalah persoalan nyata yang langsung dirasakan masyarakat sehingga Satpol PP dan Satlinmas harus responsif.
“Maksud kegiatan pada hari ini adalah dalam rangka mengkonsolidasikan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan peran Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah khususnya dalam menyikapi dinamika perkembangan situasi akhir-akhir ini,” jelasnya.
Safrizal juga mengingatkan pentingnya menindaklanjuti arahan Mendagri terkait sikap humanis. Menurutnya, sikap tersebut harus tercermin dalam tindakan nyata sehari-hari tanpa mengurangi ketegasan maupun pencapaian target tugas Satpol PP.
“Gagah, wibawa, hari ini bukan dengan pangkat yang besar-besar, dengan pangkat di mana-mana, tidak. Tidak hanya itu, [tetapi juga] mengulurkan tangan, bersila, bertekuk lutut, berdiri dengan lutut di hadapan masyarakat juga akan memperoleh nilai yang tinggi. Oleh karena itu kawan-kawan, sikap humanis ini akan terus kita pegang,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Safrizal juga menyerahkan penghargaan Karya Bhakti Satpol PP kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Landak, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kota Padang. Selain itu, penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP diberikan kepada Bupati Muara Enim, Wali Kota Ternate, dan Wali Kota Bontang.
Puspen Kemendagri
Penerbit: Marihot
