Kejaksaan Agung, Jakarta – Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) mencatat sejumlah capaian strategis dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sepanjang 100 hari masa pemerintahan, periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025, Bidang DATUN menunjukkan kinerja yang signifikan di berbagai aspek.
1. Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara
Capaian kinerja Bidang DATUN dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara mencakup seluruh struktur, mulai dari JAMDATUN, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri:
Penyelamatan Keuangan Negara: Total sebesar Rp2.043.369.572.024,26 dengan persentase capaian kinerja mencapai 41,49%.
Pemulihan Keuangan Negara: Sebesar Rp2.444.479.670.858,13 dengan persentase capaian kinerja yang mengesankan, yakni 176,34%.
2. Penanganan Perkara Bidang DATUN
Kejaksaan RI juga berhasil menangani ribuan perkara di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan rincian sebagai berikut:
Bantuan Hukum (Perdata) Litigasi: Menangani 783 perkara, dengan 123 perkara berhasil diselesaikan (15,71%).
Bantuan Hukum (Perdata) Non-Litigasi: Dari 20.829 perkara, sebanyak 2.097 berhasil diselesaikan (10,07%).
Bantuan Hukum TUN – Litigasi: Menangani 167 perkara, dengan 27 perkara selesai (16,17%).
Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain: Dari 10.304 perkara, sebanyak 5.583 perkara telah diselesaikan (54,18%).
3. Pembentukan Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola
Bidang DATUN juga menunjukkan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembentukan Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.
Dasar Pembentukan: Mengacu pada Keputusan Menko Polhukam Nomor 151 dan 152 Tahun 2024, desk ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat integritas tata kelola pemerintahan.
Tim Sekretariat Pendukung: Dibentuk melalui Keputusan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor KEP-25A/G/Gs.2/11/2024.
Kick-Off Meeting: Pada 23 Desember 2024, Kick-Off Meeting Desk dihadiri oleh 38 Kementerian/Lembaga dan 21 BUMN, dengan arahan dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
4 Kelompok Kerja (Pokja) Desk:
Pengadaan Barang Jasa (PBJ)
Penerimaan Negara
Perizinan
Lembaga Jasa Keuangan
Langkah strategis ini menunjukkan sinergi yang solid antara Kejaksaan RI dengan pemerintah pusat untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas di berbagai sektor.
Dengan capaian ini, Kejaksaan RI di bawah Bidang DATUN berhasil memberikan kontribusi nyata bagi agenda reformasi pemerintahan, sekaligus menjadi pilar penting dalam pencapaian visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.(Marihot).
Jakarta, 21 Januari 2025
Kepala Pusat Penerangan Hukum
