Berau, Kaltim — Jalan utama menuju Kampung Siduung Indah, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan tajam akibat kondisinya yang rusak parah. Warga yang selama ini bergantung pada akses tersebut mengeluhkan lumpur tebal, kubangan besar, serta bahaya yang mengintai setiap kali melintas, terutama saat musim hujan tiba.
Kerusakan jalan tersebut dinilai sangat menghambat kehidupan masyarakat. Selain mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan, kondisi itu juga menimbulkan keresahan terhadap keselamatan warga. Saat ini, warga terpaksa memutar jalan melalui jalur perusahaan tambang PT. Hamparan yang dipenuhi aktivitas truk hauling angkut batu bara, meningkatkan risiko kecelakaan.
Kondisi memprihatinkan ini mendapat perhatian serius dari Ketua DPD Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Kabupaten Berau, Marjinus Ugin. Dalam pernyataannya, Sabtu, 28/6/2025), ia mengecam keras sikap pemerintah daerah yang dinilai abai terhadap hak masyarakat di pedalaman, khususnya warga Dayak di Siduung Indah.
“Sudah bertahun-tahun jalan ini rusak, tapi diperbaiki hanya dgn alakadarnya tetapi ketika hujan dan banjir maka kembali lagi rusak.Kami merasa dianaktirikan. Jangan ada tebang pilih dalam pembangunan. Masyarakat Dayak juga warga Berau dan berhak merasakan pembangunan,” tegas Marjinus.
Menurut Marjinus, kerusakan jalan menyebabkan kampung tersebut seperti wilayah terisolasi, apalagi banjir yang terjadi beberapa bulan lalu mengakibatkan jalan semakin rusak parah. Hingga hasil pertanian warga tidak bisa dijual ke pasar karena kendaraan tidak bisa masuk. Akibatnya, banyak hasil kebun/alam tanpa sempat dipasarkan sdh sempat rusak dan menghantam perekonomian warga yang memang sudah terbatas.
Selain ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan juga terdampak. Orang tua dan anak-anak mereka harus berjalan kaki menembus lumpur untuk bisa sampai ke Labanan. Sementara itu, untuk menuju fasilitas kesehatan, warga harus berjibaku melewati jalur berat yang bisa memakan waktu dan membahayakan keselamatan, terutama saat darurat medis terjadi.
Marjinus menilai, kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Ia mendesak agar Pemkab Berau dan DPRD segera turun tangan dan mengambil langkah konkret. Menurutnya, keadilan pembangunan harus diwujudkan dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji atau retorika belaka.
“Kami tidak menuntut fasilitas mewah, kami hanya minta jalan yang layak. Itu kebutuhan dasar. Bagaimana masyarakat bisa hidup normal jika jalannya saja seperti kubangan?” ucap Marjinus dengan nada geram.
Ia juga menyesalkan sikap pemerintah daerah yang selama ini dinilai kurang memperhatikan kampung-kampung di wilayah pedalaman. Menurutnya, pembangunan di Berau terkesan hanya berfokus pada wilayah perkotaan atau yang mudah dijangkau, sementara masyarakat di pelosok terus dibiarkan hidup dalam keterbatasan.
Kepada DPRD Berau, Marjinus meminta agar lembaga legislatif tersebut mengambil peran aktif dalam mengawal anggaran pembangunan. Ia berharap DPRD bisa memastikan APBD Berau yang besar dapat menyentuh kehidupan masyarakat kampung yang selama ini seakan terpinggirkan dari prioritas pembangunan.
“Jangan biarkan masyarakat Siduung Indah terus hidup seperti di zaman dahulu. Ini era modern, tapi jalan kami seperti zaman kolonial ini imbuhnya.
Sebagai solusi, PDKT Berau mengusulkan agar pembangunan jalan menuju Kampung Siduung Indah menjadi salah satu program prioritas dalam APBD tahun ini dan anggaran mendatang.
Pihaknya mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk segera menyusun rencana pembangunan jalan permanen yang bisa bertahan dalam jangka panjang.
Warga Kampung Siduung Indah berharap desakan dari tokoh masyarakat dan organisasi seperti PDKT bisa membuka mata hati Pemkab Berau terhadap kenyataan pahit yang mereka alami. Mereka tidak meminta lebih, hanya ingin hidup layak dan akses jalan yang bisa menghubungkan mereka dengan dunia luar.
“Bupati dan DPRD harus mendengar jeritan kami. Kami juga bagian dari Berau, jangan biarkan kami terus terisolasi,” tutup Marjinus. ***
Jurnalis: Marihot – RED
