Berau, DerapKalimantan.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (DPD PDKT) Kabupaten Berau, Marjinus Ugin, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera melakukan perbaikan permanen terhadap jalan keluar yang rusak parah dan terancam putus, tepatnya di jalur akses Jalan Poros Kampung Pegat Bukur , Inaran dan Bena Baru menuju jalan poros Labanan – Tanjung Redeb, Desakan ini disampaikan setelah menerima keluhan dari warga tiga kampung terdampak, yaitu Kampung Pegat Bukur, Bena Baru, dan Inaran.
Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses vital yang menghubungkan ketiga kampung dengan pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan di Berau. Kerusakan badan jalan yang diperparah dengan longsor menyebabkan terganggunya mobilitas warga serta distribusi hasil kebun dan pertanian. Hingga Rabu (26/6), belum terlihat langkah konkret dari Pemkab Berau dalam menangani kondisi tersebut.
Marjinus Ugin menilai lambatnya respons pemerintah daerah sebagai bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab pelayanan dasar kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak lagi menerima solusi sementara, melainkan mendesak perbaikan permanen demi menjamin kelangsungan hidup warga tiga kampung. “Jalan ini adalah urat nadi. Kalau putus, maka ekonomi, pendidikan, dan kesehatan ikut lumpuh,” ujarnya.
Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menaungi masyarakat Dayak di Berau, DPD PDKT turut menyampaikan keresahan warga kepada instansi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Marjinus meminta agar Dinas PUPR segera turun ke lapangan untuk meninjau kondisi dan menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas utama.
Marjinus Ugin: Bahwa Warga Pegat Bukur, yang turut menyampaikan keluhan, menekankan bahwa jalan tersebut merupakan satu-satunya jalur penghubung. Jika tidak segera diperbaiki, maka seluruh aktivitas warga akan terhenti. Hal senada juga disampaikan warga Kampung Inaran yang menilai pemerintah lamban dan tidak serius dalam merespons kondisi infrastruktur yang bisa mengancam keselamatan warga.
“Jangan tunggu ada korban jiwa dulu baru bergerak. Kami butuh bukti nyata dari pemerintah, bukan hanya janji,” ujar salah satu warga. Warga mengaku khawatir kerusakan akan semakin meluas, terlebih saat musim hujan yang rawan memperparah longsor di titik rawan jalan tersebut.
DPD PDKT juga meminta perhatian serius dari para anggota DPRD Berau, terutama dari daerah pemilihan Sambaliung, untuk ikut menyuarakan dan mengawal aspirasi warga di tingkat legislatif. Menurut Marjinus, wakil rakyat harus peka dan hadir langsung dalam menyelesaikan persoalan krusial yang berdampak pada ribuan jiwa.
Masyarakat tiga kampung kini hanya bisa berharap Pemkab Berau segera mengambil langkah cepat dan tegas demi menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup mereka. Media Derap Kalimantan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah daerah. ***
Jurnalis: Marihot – RED.
