Berau – Dinamika mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan publik. Setelah lebih dari dua tahun pemerintahan berjalan, proses mutasi mulai digulirkan secara bertahap.
Mutasi gelombang pertama telah dilaksanakan pada Jumat, 13 Maret 2026, menyasar pejabat struktural eselon III dan IV, termasuk sejumlah camat. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan upaya peningkatan kinerja birokrasi.
Namun, perhatian kini mengarah pada rencana mutasi gelombang kedua yang diperkirakan berlangsung pada April mendatang. Mutasi ini disebut akan menyentuh jabatan strategis setingkat kepala dinas dan pejabat tinggi pratama lainnya.
Sejumlah sumber di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyebutkan, proses mutasi tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga hasil penilaian kinerja oleh Baperjakat serta menjadi bagian dari kewenangan kepala daerah.
Di tengah proses tersebut, muncul sejumlah isu yang berkembang di internal birokrasi. Salah satu sorotan tertuju pada pejabat pimpinan OPD di Berau yang dikabarkan tidak didampingi istri selama menjabat. Informasi yang beredar menyebutkan keluarga pejabat tersebut diduga menetap di luar Kalimantan.
Isu ini turut memicu pembicaraan di kalangan pegawai. Pejabat tersebut disebut lebih sering bertemu keluarga saat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, yang kemudian menimbulkan beragam persepsi di lingkungan internal.
Meski demikian, informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi secara resmi.
“Hal-hal seperti ini kerap menjadi bahan diskusi internal, meski tidak selalu berpengaruh langsung pada penilaian formal,” ujar salah satu sumber di lingkungan OPD.
Dalam struktur pemerintahan daerah, keberadaan pasangan pejabat juga kerap dikaitkan dengan aktivitas organisasi pendamping seperti Dharma Wanita. Namun, secara regulasi, hal tersebut bukan merupakan syarat jabatan struktural.
Sorotan juga mengarah pada salah satu perangkat daerah teknis, yakni Dinas Pertanian, Peternakan, dan Hortikultura Kabupaten Berau, yang diprediksi menjadi bagian dari evaluasi kinerja dalam mutasi mendatang.
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Berau belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai isu yang berkembang menjelang mutasi gelombang kedua tersebut.
Publik kini menunggu langkah pemerintah daerah dalam memastikan proses mutasi berjalan secara transparan, objektif, dan berbasis kinerja, bukan persepsi atau isu yang berkembang di internal birokrasi.
Tim DK.
