Papua – Pemerintah daerah di berbagai wilayah mulai didorong untuk merealisasikan operasional Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kampung. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar berjalan aktif dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Di Papua, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan pentingnya percepatan pengembangan Koperasi Merah Putih oleh seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia meminta organisasi perangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota memberi perhatian serius terhadap implementasi program tersebut.
“Kehadiran Koperasi Merah Putih merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis kampung,” ujar Fakhiri di Jayapura.
Menurutnya, dari 999 kampung di Papua, baru sekitar 10 Koperasi Merah Putih yang aktif. Karena itu ia menilai implementasi program masih jauh dari harapan. Ditekankannya koperasi harus menjadi pusat aktivitas ekonomi warga, mulai dari distribusi kebutuhan pokok hingga penguatan produk lokal. Terkait sarana, ia menyebut ketersediaan lahan bebas masalah seluas minimal 1.000 meter persegi menjadi syarat utama pendirian gerai.
“Seluruh kepala daerah diminta memperhatikan hal ini karena implementasi masih jauh dari harapan. “Saya bakal memperkuat lagi koordinasi dengan seluruh kepala daerah kabupaten/kota,” tegasnya.
Dukungan terhadap percepatan Koperasi Desa Merah Putih juga datang dari Kabupaten Siak, Riau. Bupati Siak Alfedri menyatakan pemerintahannya siap menindaklanjuti program tersebut hingga ke seluruh desa dan kelurahan. Setiap kampung dan kelurahan di Siak ditargetkan memiliki koperasi tersebut. Untuk mempercepat realisasi, Pemkab Siak menyiapkan surat edaran dan pembentukan satuan tugas khusus.
“Karena itu dibutuhkan sebuah badan usaha berbentuk koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga menjadi agregator berbagai produk desa. Tujuan koperasi ini memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi,” ucapnya.
Sementara itu di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, penguatan operasional Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis. Kepala Dinas Koperasi Sleman, Sutiasih, menyebut kemitraan antara UMKM dan koperasi menjadi langkah strategis.
“Harapannya akan terjadi kolaborasi yang saling menguntungkan dalam upaya mempercepat pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman. Modelnya memanfaatkan UMKM atau koperasi yang ada di sekitar MBG untuk memberikan kemanfaatan, mengurangi pengangguran, serta menaikkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.
Rangkaian langkah di berbagai daerah tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dengan dukungan aktif pemerintah daerah, program ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian desa, memperluas kesempatan usaha, dan mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia.
Penerbit: Marihot
