Jakarta Senin, 30 Jun 2025,
Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, peran Hubungan Masyarakat (Humas) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) semakin penting.
Tak lagi sekadar penyampai informasi, Humas MA kini menjadi salah satu penjaga garda terdepan dalam menjaga citra dan reputasi lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
Dalam era keterbukaan dan arus informasi yang begitu cepat, membangun citra positif bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan keharusan strategis bagi setiap organisasi termasuk MA. Citra organisasi adalah representasi bagaimana publik memandang sebuah institusi, dan penilaian tersebut sangat dipengaruhi oleh informasi yang beredar di ruang publik.
Menurut Lattimore (Bernadeth, Paranoan & Djumlani, 2014), fungsi dasar humas dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program, meningkatkan responsivitas lembaga, serta memberikan informasi yang cukup kepada publik untuk melakukan kontrol sosial. Sementara itu, Soemirat dan Ardianto (2012:113) menyatakan bahwa Keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung kepada jasa atau produk yang dihasilkan, namun juga sebuah citra positif. Citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas.
Citra terbentuk dari persepsi masyarakat atas informasi yang diterima. Jika informasinya positif, citra akan baik; sebaliknya, jika informasi negatif bahkan menyesatkan, reputasi lembaga bisa tercoreng.
Tantangan terbesar saat ini adalah maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat bahkan hoaks, terutama di tengah krisis atau konflik. Berita bohong sering kali lebih cepat dipercaya karena sesuai dengan ekspektasi emosional masyarakat. Kondisi ini dapat berujung pada kerugian besar, baik secara finansial maupun reputasi, bahkan berpotensi memecah belah masyarakat.
Menghadapi realitas ini, Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mengambil peran aktif dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan objektif. Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI, Dr. Sobandi, dikenal terbuka dalam merespons berbagai isu yang berkaitan dengan MA, menjadi wajah komunikasi institusi yang tegas dan informatif.
Selain itu Humas Mahkamah Agung memiiki jaringan dengan media massa, tokoh masyarakat serta para pemangku kepentingan yang terkait agar penyebaran informasi dapat tersampaikan dengan akurat dan tercapainya dukungan juga citra positif.
Sejalan dengan definisi International Public Relations Association (IPRA), IPRA mendefinisikan bahwa public relations merupakan fungsi manajemen dari ciri-ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk memperoleh pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan opini publik diantara mereka (Ardianto, 2009:127). Dalam situasi krisis, peran Humas menjadi sangat krusial sebagai benteng pertama yang tanggap, terukur, dan berbasis fakta.
Dalam menghadapi krisis yang dapat memengaruhi citra lembaga, seperti pemberitaan terkait penangkapan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT), MA RI menegaskan komitmennya untuk bersikap transparan dan akuntabel. Sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik, MA akan segera menyiapkan press release resmi yang disampaikan langsung oleh Juru Bicara MA, Yang Mulia Hakim Agung Dr. Yanto.
Pernyataan ini dimaksudkan untuk meredam keresahan masyarakat serta memberikan penjelasan yang jernih dan objektif mengenai sikap serta langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pimpinan Mahkamah Agung atas peristiwa yang terjadi. Dengan pendekatan yang terbuka dan bertanggung jawab, MA berharap masyarakat tetap memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak dalam spekulasi yang dapat memperkeruh suasana.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa MA tidak menoleransi pelanggaran hukum dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, dan supremasi hukum dalam setiap tindakannya.
Humas MA juga aktif menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Informasi terkait kebijakan dan layanan peradilan disampaikan secara terbuka dan berkelanjutan, guna mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu bukti nyata atas komitmen ini adalah penghargaan JDIHN Awards Terbaik I Tahun 2024 Kategori Lembaga Negara, yang diberikan kepada MA atas keberhasilannya menyediakan akses informasi hukum yang luas dan mudah dijangkau.
Dalam upaya memperkuat branding kelembagaan, MA juga menjalankan program “MA Goes to Campus” (MAGTC), yang telah berjalan selama lima tahun. Melalui program ini, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai sistem peradilan dan peran MA dalam menjaga keadilan, serta diperkenalkan lebih dekat dengan profesi hakim secara menyeluruh.
Tak hanya eksternal, peran Humas juga sangat penting dalam menjaga komunikasi internal. Internalisasi nilai-nilai integritas dan profesionalisme kepada seluruh aparatur Mahkamah Agung dilakukan secara konsisten. Salah satu contohnya adalah pemutaran rutin pesan moral Ketua Mahkamah Agung setiap pukul 10.00 WIB sebagai pengingat bagi seluruh pegawai untuk menjauhi praktik transaksional dan memberikan pelayanan publik secara profesional.
Dengan segala tugas dan tanggung jawabnya, peran Humas tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap birokrasi. Humas adalah penjaga marwah institusi, penyeimbang persepsi publik, dan jembatan utama antara MA dengan masyarakat pencari keadilan.
Di balik peran mereka yang sering kali senyap, tersembunyi suara institusi yang dijaga agar tetap jernih, tegas, dan kredibel. Mereka memastikan bahwa setiap informasi yang keluar mencerminkan sikap, kebijakan, dan integritas lembaga secara utuh dan bertanggung jawab.
Di era ketika opini publik dapat terbentuk dalam hitungan detik dan viralitas kerap mengalahkan validitas, kehadiran Humas yang tangguh, responsif, dan adaptif bukan lagi sekadar kebutuhan melainkan telah menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan citra MA.
Humas menjadi garda terdepan dalam meredam gejolak informasi, meluruskan narasi, serta membangun kepercayaan publik yang menjadi modal sosial lembaga peradilan tertinggi di negeri ini.
Penulis :Yopi Ananda–Staf Biro Humas, BUA MARI.
Penerbit: Marihot
