Jakarta – Derap Kalimantan | Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI kembali menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga pada awal Januari 2025. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan berbagai kategori penerima manfaat, di antaranya:
Balita usia 0-6 tahun: Rp 750.000
Ibu hamil: Rp 750.000
Usia 25-40 tahun: Rp 700.000
Siswa SD: Rp 225.000
Siswa SMP: Rp 225.000
Siswa SMA: Rp 500.000
Lansia: Rp 600.000
Penyandang disabilitas: Rp 600.000
Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Sosial hingga 28 Februari 2025, dengan klaim bantuan diproses dalam waktu 1×24 jam setelah pendaftaran.
Kritik terhadap Skema Bantuan dan Dampak Ekonomi
Namun, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH menyoroti bahwa bantuan semacam ini harus dikaji ulang terkait dampaknya terhadap ekonomi negara. Ia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini memiliki utang negara yang telah melampaui Rp 8.000 triliun, belum termasuk utang BUMN dan swasta. Menurutnya, beban utang ini berpotensi semakin memberatkan rakyat, terutama jika dibayar melalui kenaikan harga BBM, pajak, dan biaya perizinan yang semakin mahal.
“Pemerintah harus fokus menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dengan gaji yang layak dan halal. Masyarakat memerlukan pendapatan tetap, bukan sekadar bantuan jangka pendek yang kurang memberikan manfaat berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa standar biaya hidup bagi keluarga di Indonesia saat ini mencapai Rp 6 juta per bulan, termasuk kebutuhan dasar seperti tempat tinggal. Oleh karena itu, solusi ekonomi yang lebih berkelanjutan perlu diutamakan, bukan sekadar bantuan sosial yang bersifat sementara.
Pentingnya Peran MUI dan Ahli Ekonomi
Lebih lanjut, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal juga mengimbau Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan arahan kepada pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang dapat merugikan negara dalam jangka panjang. Ia juga mempertanyakan sikap para ahli ekonomi yang cenderung diam terhadap permasalahan ini, padahal masih banyak peluang kerja sama internasional, seperti dengan negara-negara Eropa dan Timur Tengah, yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
Dorongan untuk Sektor Pertanian dan Perikanan
Sebagai solusi, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal mendorong pemerintah untuk membuka lahan pertanian baru guna meningkatkan produktivitas sektor agraris. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan kepada nelayan melalui proyek-proyek nasional yang dapat mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.
“Indonesia adalah negara kaya. Kita harus mengelola sumber daya dengan bijak dan bersyukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan jangka panjang rakyat Indonesia,” pungkasnya.
(Sumber: Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH)
