Kaltara, DerapKalimantan.com — Suasana haru dan penuh keprihatinan menyelimuti pertemuan antara Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., dengan jajaran pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Bulungan pada Selasa, 8 April 2025, di Tanjung Selor.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua HIMPAUDI Bulungan, Sri Widayah, S.Pd., menyampaikan dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca jeritan hati para guru PAUD yang telah lama berjuang tanpa insentif memadai dari pemerintah. Tangisnya pecah di hadapan Wakil Gubernur saat ia menuturkan kenyataan pahit yang dihadapi para pendidik PAUD di lapangan.
“Kembali lagi, kami harus berjuang tanpa dukungan,” ungkap Sri dengan nada getir. Ia menegaskan bahwa meski tanpa insentif, para guru PAUD tetap mengajar dengan ketulusan hati, namun kebijakan penghentian bantuan tersebut sangat memukul semangat mereka.
Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, bersama jajaran pengurus HIMPAUDI Bulungan yang dipimpin Sri Widayah. Selain bertemu Wagub, mereka juga telah menghadap Ketua DPRD Kaltara, BKAD, serta instansi terkait lainnya.
Sri Widayah menyampaikan dua tuntutan utama: pengembalian insentif bagi guru PAUD dan bantuan pembiayaan pendidikan bagi guru yang sedang menempuh studi demi memenuhi standar kualifikasi nasional.
“Kami tidak hanya mengajar, kami juga sedang berjuang untuk bertahan hidup. Banyak dari kami kuliah bukan untuk gelar, tetapi untuk meningkatkan mutu pengajaran kepada anak-anak. Namun biaya semester menjadi beban besar,” ujarnya pilu.
Menurut Sri, guru PAUD adalah fondasi penting dalam pembentukan karakter dan kecerdasan anak sejak usia dini. Namun dalam kenyataannya, mereka kerap dipinggirkan dalam kebijakan anggaran dan penghargaan tenaga pendidik.
“Guru PAUD adalah ujung tombak pendidikan dasar. Tapi kami seringkali tidak dianggap. Kami ingin dihargai bukan karena tuntutan, tapi karena pengabdian kami nyata,” tegasnya.
Wakil Gubernur Ingkong Ala menunjukkan empati mendalam terhadap aspirasi yang disampaikan. Ia berjanji akan membawa keluhan ini ke tingkat provinsi dan menyampaikan langsung kepada Gubernur.
“Saya mendengar dan merasakan apa yang disampaikan. Ini perjuangan luar biasa yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah akan mengevaluasi kembali kebijakan terkait insentif dan biaya pendidikan ini,” kata Ingkong Ala.
Wagub menegaskan bahwa pembahasan akan segera dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait, baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun legislatif.
Tak hanya berhenti pada pertemuan dengan Wakil Gubernur, pengurus HIMPAUDI Bulungan juga aktif mendatangi Ketua DPRD Kaltara dan Badan Keuangan serta Aset Daerah (BKAD), sebagai bentuk keseriusan mereka memperjuangkan hak dan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD.
Pertemuan emosional ini menjadi pengingat keras bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa sektor PAUD harus menjadi prioritas pembangunan pendidikan. Dengan adanya keberpihakan nyata dari pemerintah, diharapkan kesejahteraan guru PAUD dapat meningkat, sehingga mutu pendidikan anak usia dini di Kalimantan Utara pun semakin berkualitas.(**).
Jurnalis:Marihot
