Berau ,Kaltim — Keluhan keras datang dari sejumlah kontraktor lokal di Kabupaten Berau terkait dugaan dominasi proyek pemerintah oleh tiga kontraktor yang disebut-sebut berperan sebagai pengendali berbagai paket pekerjaan tahun 2025. Situasi ini memunculkan ketimpangan yang semakin terasa di kalangan pengusaha konstruksi daerah.
Para kontraktor lokal yang tidak ingin disebutkan namanya, menuding bahwa tiga perusahaan—antara lain PT Yassin, Gunawan, dan PT BNB (Berau Nuansa Beton)—diduga menjadi aktor utama yang menguasai sebagian besar proyek besar, sedang, hingga proyek skala kecil di Kabupaten Berau. Kendati belum ada pernyataan resmi dari pihaknya, keluhan tersebut muncul secara berulang dari berbagai sumber di lapangan.
Sejumlah kontraktor lokal kepada media ini mengaku bahwa sejak awal tahun 2025, mereka nyaris tidak memperoleh pekerjaan sama sekali.
“Kami ini seperti hanya menjadi penonton tahun ini. Semua pekerjaan diduga diarahkan ke tiga pengusaha yang sama. Baik proyek besar maupun kecil, sudah dikuasai mereka. Ngeri sekali melihatnya,” ungkap salah satu kontraktor yang enggan disebutkan namanya.
Sebagian pelaku usaha bertanya-tanya apakah kondisi tersebut memiliki hubungan dengan dinamika politik pasca-pemilihan bupati (pilbup) lalu. Di tingkat rumor, beredar dugaan bahwa adanya keterlibatan pemodal politik dalam lingkar distribusi proyek.
Sejumlah analis lokal menilai bahwa kesenjangan ini terjadi akibat kurangnya pemerataan kesempatan dalam proses pengadaan, lemahnya pengawasan, serta dugaan adanya kelompok pengusaha yang memiliki akses lebih dekat dengan para pengambil keputusan. Jika benar demikian, situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan distribusi anggaran dan mematikan daya saing pelaku usaha kecil-menengah di daerah.
Harapan Kepada Pemerintah Daerah
Dalam kondisi ini, para kontraktor berharap Bupati Berau selaku kepala daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap keluhan ini. Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten Berau menegakkan asas profesionalitas dan pemerataan kesempatan kerja.
“Seharusnya Pemkab Berau dapat berlaku adil. Pengusaha besar boleh bersaing, tapi jangan mematikan kontraktor kecil yang selama ini juga berkontribusi bagi pembangunan daerah,” ujar salah satu narasumber.
Media lokal pun mulai menyoroti meningkatnya kesenjangan tersebut, mengingat banyaknya perusahaan kecil yang mengaku tidak mendapatkan akses pekerjaan sepanjang tahun.
Dugaan dominasi proyek oleh segelintir pengusaha telah menimbulkan keresahan mendalam di kalangan kontraktor lokal di Kabupaten Berau. Meski berbagai tudingan telah mencuat ke publik, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang disebutkan. Para pelaku usaha berharap ada kejelasan, pemerataan, serta langkah konkret agar ekosistem usaha konstruksi di Berau tetap sehat dan kompetitif.***
Tim DK.
