(DK), Senin, 13/1/2015,
BERAU, Derap Kalimantan – Polemik kenaikan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Batiwakkal kembali menjadi sorotan di tengah masyarakat. Meski Bupati Berau, Sri Juniarsih, telah menyatakan dalam apel pagi bersama staf dan ASN bahwa kenaikan tarif akan ditunda, hingga saat ini Surat Keputusan (SK) pembatalan kenaikan tarif belum diterbitkan. Situasi ini menimbulkan kekecewaan dan kebingungan di kalangan warga, yang menilai kebijakan pemerintah daerah tidak konsisten.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Berau sebelumnya, gejolak masyarakat atas kenaikan tarif sudah menjadi isu utama. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Ironisnya, pihak PDAM Batiwakkal masih memberlakukan tarif baru meskipun penundaan kenaikan telah disampaikan oleh Bupati.
Menurut pihak PDAM, mereka membutuhkan SK resmi dari Bupati sebagai dasar hukum untuk kembali memberlakukan tarif lama. Ketiadaan SK tersebut membuat masyarakat terpaksa membayar tarif baru, yang semakin memberatkan mereka di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Bupati bilang tarif ditunda, tapi ketika kami bayar air ke PDAM, harganya tetap tarif baru. Kata PDAM, mereka butuh SK tertulis dari Bupati. Kami rakyat kecil ini hidup sudah susah, kenapa harus dipingpong seperti ini?” keluh salah seorang warga di media sosial.
Keluhan masyarakat juga terus mengalir di platform digital, dengan banyak pihak menilai pemerintah daerah tidak tegas dalam menangani isu ini.
DPRD Berau pun didesak untuk segera mengambil langkah. Ketua DPRD Berau, ketika dihubungi via pesan singkat oleh awak media, mengungkapkan bahwa persoalan ini akan segera ditindaklanjuti.
“Sedang disiapkan, akan dibuatkan dalam waktu dekat,” ujarnya singkat.
Meski demikian, warga berharap DPRD segera memanggil Bupati untuk memberikan penjelasan dan mengambil langkah nyata.
“DPRD harus memanggil Bupati. Jangan ada dusta di antara kita. Rakyat sudah muak dengan janji yang tidak ditepati,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Masyarakat Berau kini menunggu kebijakan tegas dari Bupati yang berpihak kepada rakyat, demi mengakhiri kebingungan dan kekecewaan yang terus berlarut-larut. Kebijakan pro-rakyat dinantikan untuk mengakhiri polemik kenaikan tarif ini.(*).
(Laporan: Marihot, Derap Kalimantan)
