Jakarta —Perambahan hutan yang membabi buta dan tak terkendali telah merusak ekosistem pertanian, persawahan, dan perkebunan di Indonesia. Pamungkas untuk mengatasinya hanya ada pada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sebelum menjadi Presiden dikenal sebagai tokoh tani Indonesia.
Demikian disampaikan Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional dan ekonom, menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak maupun online, dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Kalisari, Cijantung, Jakarta, melalui sambungan telepon seluler pada 11 Juli 2025.
Menurut beliau, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dengan jelas menyatakan:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Namun yang terjadi justru sebaliknya: masyarakat semakin miskin, sementara kekayaan alam dirusak dan dikuasai segelintir oknum. Presiden RI, tegas beliau, harus berani memerangi para perusak dan penjarah kekayaan alam Indonesia di darat, laut, maupun udara.
“Pemerintah seolah-olah terjebak oleh kepentingan sekelompok orang. Bayangkan saja, berapa juta pohon kelapa ditebang selama 25 tahun terakhir hingga kelangkaan terjadi. Harga-harga melambung, kelapa hilang dari sumber-sumber daerah, buah-buahan lenyap, masyarakat kian sengsara,” ujarnya.
Kerusakan Sistemik: Dari Sawit hingga Tambang
Pulau-pulau besar — Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua — kini merasakan dampak alih fungsi lahan besar-besaran menjadi perkebunan sawit. Jutaan pohon buah-buahan ditebang. Masyarakat desa tidak memperoleh manfaat apa pun dari jutaan hektare sawit yang hanya memperkaya segelintir pihak. Lapangan kerja dan usaha lokal hilang, air semakin sulit, tanah rusak, dan pengangguran meluas.
“Tidak ada lagi panen besar buah-buahan melimpah seperti dulu. Masyarakat petani dimiskinkan, daerah dirusak total,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keterlibatan oknum pejabat daerah hingga pusat dalam perusakan selama 25 tahun terakhir. Padahal negara memiliki institusi pengawas seperti DLH, DPR, DPD, Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Pertambangan. Namun semuanya gagal melindungi kekayaan rakyat.
Pertambangan juga disebutnya sebagai arena besar perusakan lingkungan yang tidak membawa kesejahteraan bagi daerah. “Masyarakat tetap miskin, wilayah tetap terbelakang,” katanya.
Kepemimpinan Daerah yang Lemah
Menurut Prof. Sutan Nasional, tidak ada satu pun gubernur atau bupati yang berani menolak perusakan daerahnya oleh sawit, tambang, atau penambangan pasir laut. Semua justru membiarkan lingkungan rusak, air tercemar, masyarakat sengsara.
“Di daerah, masyarakat mengeluh. Tapi pejabat dari bawah sampai atas jadi buta-tuli. Undang-undang, perda, pergub, perbup hanya jadi hiasan untuk menakut-nakuti rakyat lemah yang sedang dikelabui kepentingan segelintir oknum,” kritiknya.
Program ketahanan pangan yang seharusnya memajukan daerah dan mensejahterakan rakyat justru gagal total. Lahan pertanian hilang, rakyat miskin, anak muda bahkan tidak lagi mengenal pohon buah-buahan asli daerah mereka karena semua sudah berganti menjadi sawit.
Ajakan Bersatu
Prof. Sutan Nasional mengajak 75.265 kepala desa di seluruh Indonesia untuk bersatu menjaga daerah mereka. Memanfaatkan kembali lahan untuk bertani, memperkaya hasil bumi, dan melindungi lingkungan darat, laut, dan seluruh habitat kehidupan.
“Kepala desa harus dilindungi undang-undang agar tidak dirampas haknya dan tidak dimiskinkan. Jangan sampai desa kehilangan kekayaannya hanya demi kepentingan oknum,” serunya.
Kenangan dan Harapan
Ia menyesalkan bahwa kini tak ada lagi laporan panen besar hasil bumi ke pemerintah pusat. Dulu, buah-buahan seperti cempedak, salak, nangka, duku, dan lain-lain dipanen ratusan ton. Kini semuanya hilang digantikan sawit.
“Anak muda sekarang bahkan tidak pernah lagi melihat pohonnya seperti apa,” tambahnya.
Terakhir, ia mengingatkan bahwa naiknya pajak demi menambah pendapatan negara justru semakin membebani rakyat yang sudah miskin.
“Inikah cara cerdas mengelola lingkungan? Bukankah tugas negara justru menyejahterakan rakyat, bukan memiskinkan mereka?”
Prof. Sutan Nasomal mengajak seluruh pihak, khususnya pemerintah pusat, untuk segera bertindak menyelamatkan lingkungan, pertanian, dan masa depan rakyat Indonesia.
Narasumber:
Prof. Dr. KH Sutan Nasional, SH, MH
Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, dan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus, Jakarta
📞 0811-8419-260
Tim DK.
