Jakarta (7/8/2025) – Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, mengkritik kurangnya kepedulian para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota terhadap pegawai honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Ia menyayangkan masih banyak pegawai honorer yang telah bekerja 10 hingga 15 tahun, namun belum juga diangkat menjadi CPNS atau PPPK.
“Mereka yang telah mengabdi puluhan tahun seharusnya dihargai, bukan diabaikan. Sayangnya, banyak kepala daerah tidak merekomendasikan pegawainya untuk diangkat sebagai CPNS atau PPPK,” ujar Prof. Sutan saat menjawab pertanyaan media nasional dan internasional di Kantor DPP Partai Oposisi Merdeka, Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang meminta seluruh gubernur segera mengajukan formasi kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa tidak akan ada perpanjangan waktu untuk pengajuan formasi tersebut.
“Kami harap seluruh instansi segera mengajukan kebutuhan formasi PPPK Paruh Waktu. Jika tidak, akan dianggap tidak membutuhkan formasi,” tegas Prof. Zudan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem kepegawaian yang transparan dan akuntabel.
Prof. Sutan: Presiden Harus Turun Tangan!
Prof. Sutan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan kepala daerah agar menghimpun data pegawai honorer yang telah lama mengabdi.
“Presiden harus memerintahkan seluruh menteri, gubernur, bupati, dan wali kota agar mendata pegawai honorer yang sudah bekerja 5, 10, hingga 15 tahun bahkan lebih. Mereka harus diprioritaskan dalam pengangkatan CPNS atau PPPK, tanpa prosedur yang berbelit-belit,” tegasnya.
Ia juga menyoroti berbagai masalah kepegawaian di daerah yang masih belum terselesaikan akibat lemahnya perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat. Menurutnya, keberadaan tenaga honorer yang tidak jelas statusnya adalah ironi dalam sistem birokrasi modern.
“Ini persoalan keadilan. Jangan sampai mereka yang sudah lama mengabdi terus-menerus menjadi korban ketidakpastian,” tambahnya.
Pesan Terakhir: Dengarkan Aspirasi Pegawai Honorer
Prof. Sutan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mendengarkan masukan ini demi menyelamatkan masa depan jutaan pegawai honorer yang masih bermimpi menjadi CPNS atau PPPK di lingkungan kementerian, gubernur, bupati, dan wali kota.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional & Ekonom
Presiden Partai Oposisi Merdeka
Pendiri & Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus, Jakarta
Kontak: 0811-8419-260
