Berau — Pembangunan lanjutan sistem drainase di kawasan Jalan Kandang Muntik – Jembatan Boom kembali menuai sorotan tajam dari warga. Proyek bernilai Rp 8,4 miliar yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Berau itu diduga mengabaikan keberadaan pipa induk PDAM yang melintang di badan saluran, sehingga berpotensi menahan sampah, menghambat aliran air, dan memicu banjir di kemudian hari, Senin,(17/11/2015).
Sejumlah warga mengaku telah beberapa kali mengingatkan kontraktor di lapangan agar memindahkan pipa besar tersebut sebelum saluran disemenisasi. Namun, imbauan itu tidak mendapat respons. Pekerjaan tetap dilanjutkan tanpa penanganan pipa, bahkan saat awak media mencoba meminta penjelasan dari pihak pengawas dan kontraktor, keduanya memilih bungkam.
“Kalau pipa sebesar itu dibiarkan di tengah drainase, sampah pasti nyangkut. Kalau hujan besar, bisa-bisa air meluap,” kata seorang warga Kandang Muntik yang enggan disebut namanya.
Proyek Bernilai Miliaran, Namun Teknis Dipertanyakan
Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, proyek dengan nilai kontrak Rp 8.409.727.000 ini mulai dikerjakan pada 24 Oktober 2025 dan dijadwalkan rampung pada 22 Desember 2025. Pekerjaan tersebut masuk dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase APBD Perubahan 2025.
Pelaksana proyek adalah CV Cemara Megah Persada, perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Maluang No. 08, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur. .
Namun, menurut warga, progres pekerjaan di lapangan tidak mencerminkan nilai proyek yang besar. Pipa PDAM yang seharusnya di-relokasi tetap dibiarkan melintang di dalam saluran. Lebih jauh, lokasi drainase kini telah disemenisasi tanpa ada upaya pemindahan pipa.
“Ini proyek besar, tapi pipa saja tidak dipindahkan. Masa seperti itu dibiarkan?” ujar warga lainnya yang kesal melihat pekerjaan dianggap asal jadi.
Potensi Ancaman Banjir
Pipa induk PDAM yang tidak direlokasi berpotensi menjadi titik penyumbatan utama. Selain menghambat arus air, pipa tersebut dapat memerangkap sampah yang terbawa hujan, memicu genangan, bahkan banjir, terutama di musim penghujan yang segera tiba.
Padahal, tujuan utama proyek ini adalah mengurangi genangan air di kawasan Teluk Bayur yang selama ini menjadi langganan banjir.
Alih-alih memberikan solusi, warga khawatir proyek ini justru menciptakan masalah baru.
Hingga berita ini disusun, pihak kontraktor dan pengawas proyek belum memberikan keterangan resmi. Sikap bungkam ini semakin memicu tanda tanya warga mengenai transparansi dan profesionalitas pelaksanaan proyek.
Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kesalahan teknis tidak berujung pada kerugian masyarakat.
“Kami hanya ingin pekerjaan dilakukan dengan benar. Jangan sampai uang miliaran habis, tapi kami tetap kebanjiran,” ujar seorang warga.
Pembangunan drainase Kandang Muntik–Jembatan Boom sejatinya diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi masalah air di Teluk Bayur. Namun, temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pengawasan, perencanaan, dan respons terhadap keluhan warga masih jauh dari ideal.
Masyarakat berharap ke depan pemerintah menunjuk kontraktor yang bekerja secara profesional, taat standar teknis, dan mau mendengarkan masukan warga, sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat dan bukan ancaman baru.**
Tim DK.
Editor: Marihot
