Oleh : Ragil
Jakarta ,-Terpilihnya Prihati Pujowaskito, Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, MMRS, sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026–2030, sambil menunggu Surat Keputusan Presiden, bukan sekadar pergantian administratif. Momentum ini menjadi penentu arah bagi salah satu sistem perlindungan sosial terbesar di Indonesia. BPJS Kesehatan adalah tulang punggung Jaminan Kesehatan Nasional sekaligus cermin kehadiran negara ketika rakyat berada dalam kondisi paling rentan: saat sakit.
Di pundak kepemimpinan baru bertumpu harapan lebih dari 200 juta peserta JKN. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan jutaan kisah manusia—pasien penyakit kronis, ibu yang membutuhkan persalinan aman, hingga keluarga sederhana yang menggantungkan perlindungan kesehatan pada satu sistem nasional. Karena itu, kepemimpinan BPJS merupakan amanah sosial yang melampaui urusan manajerial semata.
JKN dibangun di atas prinsip gotong royong: yang sehat membantu yang sakit, yang mampu menopang yang rentan. Prinsip ini hanya akan bertahan jika kepercayaan publik dijaga. Kepercayaan peserta terhadap kepastian layanan, kepercayaan rumah sakit atas pembayaran klaim yang adil, serta keyakinan tenaga kesehatan bahwa mutu pelayanan tidak dikorbankan menjadi fondasi utama keberlanjutan sistem.
Dari sudut pandang peserta, harapan terbesar sesungguhnya sederhana: kepastian. Pasien tidak menuntut sistem yang sempurna, melainkan sistem yang tidak menimbulkan kecemasan. Kepesertaan yang stabil, terapi yang berkelanjutan, dan prosedur layanan yang jelas adalah kebutuhan mendasar. BPJS harus hadir sebagai pelindung yang memberi rasa aman.
Bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit, BPJS adalah mitra utama pelayanan. Namun tantangan administratif, ketimpangan tarif, dan tekanan pembiayaan masih menjadi persoalan nyata. Lima tahun ke depan harus menjadi momentum membangun kemitraan yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan, sehingga efisiensi berjalan seiring dengan penjagaan mutu layanan.
Penguatan fasilitas kesehatan primer juga menjadi kunci masa depan sistem. Puskesmas dan klinik sebagai pintu pertama layanan membutuhkan dukungan nyata melalui penguatan program promotif-preventif, sistem rujukan yang rasional, dan pengelolaan penyakit kronis yang terintegrasi. Fondasi layanan dasar yang kuat akan menentukan efisiensi dan ketahanan sistem kesehatan nasional.
Kepemimpinan baru akan diuji oleh agenda besar: menjaga keberlanjutan pembiayaan di tengah meningkatnya penyakit katastrofik, mengendalikan inflasi medis, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan bagi kelompok rentan. Semua itu menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kemanusiaan.
Ragil juga berpandangan bahwa momentum kepemimpinan baru harus menjadi titik pembenahan menyeluruh. Persoalan sekitar 11 juta peserta dari keluarga miskin yang tercoret dari skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) perlu diselesaikan secara adil dan bijak, sesuai amanat konstitusi bahwa negara wajib menjamin hak kesehatan seluruh warga, terutama kelompok paling rentan.
Pada akhirnya, sistem kesehatan bukan sekadar persoalan angka dan laporan keuangan. Ia adalah simbol kehadiran negara di ruang paling sunyi kehidupan warga. Keberhasilan kepemimpinan baru akan diukur dari kemampuannya memperkuat sistem yang profesional, berkeadilan, dan berpihak pada manusia—karena di balik setiap kebijakan selalu ada wajah yang berharap.(S.Ragil)
