Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mempercepat program renovasi rumah tidak layak huni sebagai langkah konkret memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Sebanyak 2.100 unit rumah ditargetkan mulai direnovasi pada Maret 2026, bersamaan dengan pembangunan lima unit rumah susun (rusun) di sejumlah wilayah strategis.
Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, mengatakan pelaksanaan fisik program tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pemerintah pusat di Jakarta. Rakor tersebut membahas sinkronisasi kebijakan, penguatan regulasi, serta pemutakhiran data penerima manfaat agar program berjalan tepat sasaran.
“Pemprov mulai merealisasikan pembangunan rusun dan renovasi rumah. Pekerjaan fisik dimulai pada Maret 2026 dengan alokasi sekitar 2.100 unit bantuan renovasi rumah, dan lima unit rumah susun,” kata Fakhiri.
Menurut dia, kebutuhan perumahan di Papua masih tergolong tinggi dan memerlukan penanganan bertahap. Selain pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan, kondisi sosial masyarakat yang memungkinkan satu rumah dihuni beberapa generasi turut memengaruhi besarnya kebutuhan hunian.
“Data menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua cukup tinggi. Karena itu, pemerintah provinsi berkomitmen mempercepat realisasi program bantuan rumah subsidi, renovasi rumah, hingga pembangunan kawasan permukiman melalui berbagai skema,” ujarnya.
Program renovasi akan difokuskan pada rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam pelaksanaannya, Pemprov Papua menggandeng balai perumahan sebagai mitra teknis guna memastikan kualitas bangunan memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek struktur, sanitasi, maupun kesehatan lingkungan.
Selain perbaikan rumah tapak, pembangunan lima rusun direncanakan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Hunian vertikal tersebut disiapkan sebagai solusi atas keterbatasan lahan di kawasan perkotaan serta meningkatnya kebutuhan tempat tinggal di wilayah penyangga ibu kota provinsi.
Upaya percepatan ini juga menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap program nasional di sektor perumahan. Fakhiri menegaskan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya papan, terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya. #
Penerbit: Marihot
