*JAKARTA* – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ganja medis di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR terkait RUU Narkotika dan Psikotropika di kompleks parlemen, Senayan.
Hinca meminta ada pendalaman riset tentang keberadaan ganja medis untuk mengukur dampak positif dan negatifnya. Ia menyoroti Kementerian Kesehatan yang hingga kini belum membuat riset soal ganja medis.
“Kemenkes ingkar dan melawan Mahkamah Konstitusi. MK perintahkan pemerintah bikin riset tentang ganja medis, nggak pernah dilakukan,” kata Hinca.
*Eks Kepala BNN Tegaskan: Ganja Tetap Dilarang, Tolak KEK*
Usulan itu langsung mendapat respons keras dari mantan Kepala BNN, Komjen Pol (Purn) Dr. Anang Iskandar, S.I.K., S.H., M.H. Ia menegaskan ganja adalah komoditas dilarang.
“GANJA ITU KOMODITAS DILARANG. STOP KEK GANJA MEDIS,” tegas Anang, dslam keterangan tertulis yang diterima oleh redaksi, Sabtu (18/4/2026).
Anang mengingatkan, Konvensi Tunggal Narkotika 1961 yang diratifikasi UU No. 8 Tahun 1976 memposisikan ganja sebagai narkotika jenis terlarang. Artinya dilarang digunakan untuk kepentingan medis, ilmu pengetahuan, dan teknologi, termasuk diteliti.
Meski pada November 2021 sidang CND PBB mengamandemen status ganja menjadi narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan penelitian, Anang menyebut hukum nasional belum berubah.
“Sayang sejak 2021 sampai sekarang, posisi ganja dalam UU No. 8 Tahun 1976 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih tergolong narkotika paling berbahaya dan dilarang untuk kepentingan kesehatan termasuk diteliti,” ujarnya.
*Riset Ganja Terhambat Pasal 8 UU Narkotika*
Anang menjelaskan, agar Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan penelitian ganja dan memberi izin kepada pihak lain, maka Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Lampiran I atau Pasal 8 harus diubah terlebih dahulu.
“Selama pasal itu belum direvisi, Kemenkes tidak bisa riset. Apalagi bikin KEK. Itu melanggar hukum,” kata Anang.
Ia menambahkan, ganja medis bukan berarti bebas tanam. “Maknanya ganja tetap dilarang untuk ditanam, diperjualbelikan secara bebas. Namun pemerintah dapat mengizinkan ditanam secara khusus oleh lembaga farmasi milik pemerintah untuk kepentingan medis sebagai bahan obat. Tapi itu pun hanya bisa jika UU-nya diubah,” tegasnya.
DW
