*JAKARTA* – Lembaga kajian _Democracy Religion Society Market_ (DRSM) menyebut efektivitas strategi _divide et impera_ Amerika Serikat pada 2026 menjadi ancaman eksistensial terhadap pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang dibangun puluhan tahun.
Dalam analisisnya, DRSM menilai dunia kembali menyaksikan kebangkitan taktik lama dalam kemasan teknologi tinggi, tujuh dekade setelah Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung.
“Jika pada 1955 para pemimpin Asia-Afrika berkumpul untuk mengakhiri kolonialisme, maka pada 2026 kita melihat kemunculan strategi ‘Kepentingan MAGA’ yang secara sistematis menerapkan kembali prinsip pecah belah dan kuasai untuk mempertahankan hegemoni global,” tulis DRSM, Kamis (23/4/2026).
*Hegemoni Lewat “Manajemen Konflik”*
DRSM menyebut strategi nasional AS 2026 tidak lagi mengejar ketertiban internasional berbasis aturan, melainkan fokus pada _Manajemen Konflik Regional_ yang sengaja dipelihara.
Dua instrumen utama disorot:
1. *Choke Point Control*: Menguasai titik krusial seperti Selat Malaka, Selat Hormuz, dan Terusan Panama untuk mendikte perdagangan dan energi.
2. *Balance of Power*: Mendorong sekutu seperti Jepang dan Australia membebani China, serta membiarkan ketegangan Iran-Israel membara agar Timur Tengah bergantung pada senjata dan pembiayaan Dolar AS.
“Strategi ini berlawanan dengan Poin ke-6 Dasasila Bandung, yang melarang penggunaan pertahanan kolektif untuk melayani kepentingan khusus negara besar,” tulis DRSM.
*4 Dampak ke Stabilitas Ekonomi ASEAN*
Sebagai kawasan yang mengapit Selat Malaka, DRSM memaparkan empat risiko bagi Asia Tenggara:
1. *Militerisasi Selat Malaka*: Jalur 80% energi China ini berisiko alami lonjakan biaya logistik dan asuransi. Indonesia, Malaysia, Singapura disebut tertekan untuk memihak, mengganggu perdagangan intra-ASEAN.
2. *Tekanan Burden Sharing*: Negara seperti Filipina, Vietnam, Indonesia didorong alihkan anggaran ke belanja militer untuk “menahan” China. Dana infrastruktur dan pendidikan berisiko terpangkas.
3. *Polarisasi Investasi*: Strategi _decoupling_ ekstrem AS picu keraguan investor. Kawasan berisiko jadi medan “perang atrisi” yang sebabkan pelarian modal ke “Fortress America”.
4. *Kerentanan Energi*: Konflik di Iran yang menutup Selat Hormuz bisa pangkas pasokan minyak dunia sepertiganya. Negara pengimpor ASEAN terancam inflasi, sementara produsen ditekan memenuhi kebutuhan sekutu AS.
*Efektivitas Dibatasi Nasionalisme*
Meski AS unggul militer lewat _Blue Water Navy_, DRSM menilai efektivitas strategi 2026 dibatasi kebangkitan nasionalisme — “roh yang sama yang melahirkan KAA 1955”.
“Negara berkembang mulai sadar hanya dijadikan benteng pelindung kepentingan AS. Ini dorong mereka cari alternatif seperti BRICS atau aliansi regional mandiri untuk keluar dari jerat dolar,” tulis DRSM.
Lembaga itu juga menyoroti kerapuhan domestik AS. “Strategi 2026 butuh ‘Negara Polisi AI’ redam protes. Sejarah mencatat, semakin keras imperium menekan, semakin cepat pembusukan dari dalam akibat korupsi dan polarisasi.”
*Seruan Kembali ke Semangat Bandung*
DRSM menegaskan politik _divide et impera_ AS 2026 mungkin efektif jangka pendek menghambat China atau Rusia, namun gagal memahami dunia pasca-1955 tak bisa dikelola dengan mentalitas kolonial.
“Selama Semangat Bandung tentang kemandirian dan kerja sama antar bangsa masih hidup, upaya menguasai dunia via pemeliharaan konflik hanya akan percepat keruntuhan hegemoni itu sendiri,” tulis DRSM.
Stabilitas disebut hanya terjaga jika ASEAN teguh pada Dasasila Bandung: selesaikan sengketa damai dan tolak jadi instrumen negara besar. “Tanpa netralitas aktif, Asia Tenggara berisiko jadi ladang pertempuran ekonomi yang hanya untungkan produsen senjata dan energi di barat.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kedutaan Besar AS di Jakarta terkait analisis tersebut.
_*editor: D.Wahyudi*_
