Samarinda, Kalimantan Timur — Aksi demonstrasi jilid II kembali digelar oleh aliansi masyarakat Kalimantan Timur bersama mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan di Kota Samarinda, Senin (hari ini). Aksi tersebut menjadi lanjutan dari tuntutan publik terhadap proses pembahasan hak angket yang hingga kini masih berlangsung di DPRD Kalimantan Timur.
Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mulai memadati kawasan sekitar gedung DPRD sejak pukul 02.00 dini hari dan bertahan hingga malam hari sekitar pukul 21.00 WITA. Mereka menyuarakan aspirasi secara bergantian, menuntut transparansi serta kejelasan sikap para anggota dewan terkait hak angket yang dinilai krusial bagi kepentingan masyarakat.
Aksi ini disebut sebagai salah satu momentum penting dalam dinamika demokrasi di Kalimantan Timur. Massa yang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa hingga organisasi masyarakat sipil, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya sidang hingga menghasilkan keputusan yang berpihak kepada rakyat.
Di dalam gedung DPRD, sidang terkait hak angket masih berlangsung dan diwarnai dengan penyampaian pandangan dari masing-masing fraksi. Setiap fraksi menyampaikan hak dan sikap politiknya terhadap tuntutan yang diajukan masyarakat, sehingga proses pembahasan berjalan cukup alot dan membutuhkan waktu panjang.
Koordinator aksi menyebutkan bahwa demonstrasi jilid II ini dilakukan sebagai bentuk tekanan moral kepada para wakil rakyat agar tidak mengabaikan aspirasi publik. “Kami ingin memastikan bahwa hak angket ini benar-benar dibahas secara serius dan tidak sekadar menjadi wacana,” ujarnya di sela-sela aksi.
Pengamanan di sekitar lokasi aksi tampak diperketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Aparat kepolisian dan petugas terkait berjaga di sejumlah titik guna memastikan jalannya demonstrasi tetap kondusif.
Hingga malam hari, massa aksi masih bertahan sambil menunggu perkembangan hasil rapat di dalam gedung DPRD. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga ada kejelasan keputusan yang dihasilkan.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah, sekaligus menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi di Kalimantan Timur.
Jurnalis DK.
