Samarinda | Gelombang tekanan politik terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memanas. Massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT) kembali turun ke jalan dan mengepung Kantor Gubernur Kaltim setelah sebelumnya menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 13.00 WITA itu berubah menjadi panggung perlawanan terbuka terhadap kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudi Masud. Dengan membawa spanduk, poster tuntutan, serta pengeras suara, massa menyuarakan satu tuntutan utama: hak angket harus dijalankan atau gubernur diminta mundur dari jabatannya.
Suasana di depan Kantor Gubernur tampak memanas sejak massa tiba. Orasi demi orasi bergema keras, menuding adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan yang dinilai harus segera dibuka secara terang kepada publik.
“Kami tidak datang untuk sekadar berteriak di jalan. Ini suara rakyat yang menuntut kejelasan. Jika gubernur merasa tidak ada masalah, silakan buka ruang hak angket. Kalau tidak berani, mundur adalah sikap paling terhormat,” teriak salah satu orator yang langsung disambut sorakan massa.
Seruan “Hak Angket atau Mundur!” berkali-kali menggema di depan pagar kantor gubernur, menciptakan atmosfer demonstrasi yang tegang namun tetap terkendali di bawah pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP.
APMKT menilai hak angket menjadi langkah penting untuk mengungkap berbagai persoalan yang belakangan berkembang di Kalimantan Timur. Menurut mereka, DPRD harus menggunakan kewenangan politiknya untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang dianggap strategis, kontroversial, dan berdampak luas terhadap masyarakat.
Bagi massa aksi, hak angket bukan sekadar manuver politik, melainkan instrumen konstitusional untuk membuka fakta dan memastikan transparansi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.
Perpindahan titik aksi dari Kejaksaan Tinggi menuju Kantor Gubernur menunjukkan eskalasi tekanan yang kini diarahkan langsung ke pusat kekuasaan pemerintahan provinsi. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk ultimatum politik terbuka kepada Gubernur Kaltim dan DPRD agar segera memberikan respons atas tuntutan publik.
Meski situasi sempat memanas akibat saling dorong di sekitar pagar kantor gubernur, aparat keamanan berhasil menjaga kondisi tetap kondusif. Namun tensi politik di lapangan terlihat semakin meningkat seiring kerasnya tuntutan yang disampaikan massa.
Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun DPRD Kaltim terkait desakan hak angket dan tuntutan pengunduran diri tersebut.
Sementara itu, APMKT memastikan perjuangan mereka belum selesai. Mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan tidak segera ditanggapi.
Situasi ini menandai babak baru dinamika politik di Kalimantan Timur. Tekanan publik di jalanan kini mulai bersinggungan langsung dengan manuver politik parlemen, menjadikan isu hak angket terhadap pemerintahan Rudi Masud sebagai sorotan yang terus memanas di tengah masyarakat.(**)
Tim DK.
