Merauke, Pada Rabu, 17 Juni 2026, Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat (AMPERA) Papua Selatan melaksanakan aksi damai dengan titik kumpul di Libra dan bergerak menuju Kantor Bupati Merauke pada pukul 09.00 WIT. Aksi ini merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus bentuk tanggung jawab moral kaum intelektual dan rakyat untuk mengawal arah pembangunan, demokrasi, dan kemanusiaan di Tanah Papua.
Aksi ini lahir bukan dari kebencian terhadap negara, melainkan dari kegelisahan terhadap kebijakan-kebijakan yang semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, partisipasi rakyat, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua.
Adapun tuntutan yang kami suarakan adalah:
1. Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat adat, merusak keseimbangan ekologis, serta mengabaikan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent).
2. Mendesak penarikan militer organik maupun non-organik dalam jumlah besar dari Tanah Papua sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang sipil yang demokratis dan kondusif.
3. Menuntut penghentian krisis kemanusiaan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua, termasuk hak atas rasa aman, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang bermartabat.
Namun demikian, kami memandang bahwa sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam merespons aksi rakyat pada hari ini menunjukkan rendahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi partisipatif.
Ketidakhadiran Bupati Merauke untuk menemui dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat merupakan bentuk pengabaian terhadap suara publik yang disampaikan secara damai dan konstitusional.
Sebagai kepala daerah, Bupati bukan hanya administrator pemerintahan, melainkan representasi politik rakyat yang memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk hadir di tengah masyarakat ketika rakyat menyampaikan kegelisahannya. Demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga dari kesediaan pemegang kekuasaan untuk mendengar kritik dan membuka ruang dialog.
Kami menilai bahwa absennya ruang komunikasi antara pemerintah dan rakyat merupakan gejala krisis representasi politik di tingkat daerah. Ketika rakyat berbicara tetapi pemerintah memilih diam, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya sebuah kebijakan, melainkan legitimasi moral dari kekuasaan itu sendiri.
Oleh karena itu, AMPERA Papua Selatan menyatakan mosi ketidakpercayaan terhadap sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam merespons aspirasi masyarakat Papua.
Kami menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti pada satu momentum aksi. Jika pemerintah tetap memilih mengabaikan suara rakyat, maka kami akan mengonsolidasikan kekuatan yang lebih luas dan membangun gelombang perlawanan demokratis yang lebih besar.
Kami akan memastikan bahwa ruang-ruang publik menjadi ruang pendidikan politik rakyat. Jika kampus-kampus dibatasi oleh tembok, maka jalanan akan menjadi ruang kuliah umum tentang demokrasi, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan masa depan Papua. Sebab sejarah telah mengajarkan bahwa perubahan tidak pernah lahir dari kenyamanan kekuasaan, tetapi dari keberanian rakyat yang terus menjaga nyala kritik.
Kami juga menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar tentang penolakan terhadap suatu proyek atau kebijakan tertentu.
Perjuangan ini adalah tentang mempertahankan martabat manusia Papua, menjaga keberlanjutan alam Papua, dan memastikan bahwa pembangunan tidak dijalankan dengan mengorbankan rakyat yang seharusnya menjadi subjek utama dari pembangunan itu sendiri.
Papua bukan ruang kosong yang dapat diperlakukan semata-mata sebagai objek investasi dan eksploitasi sumber daya. Papua adalah tanah kehidupan, tanah sejarah, tanah budaya, dan tanah masa depan bagi generasi-generasi yang akan datang.
Karena itu kami menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pemuda, masyarakat adat, organisasi sipil, tokoh agama, dan seluruh elemen rakyat untuk terus mengawal setiap kebijakan publik secara kritis dan bertanggung jawab.
Kami percaya bahwa demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang membungkam kritik, melainkan demokrasi yang mampu mendengarkan suara rakyat.
Ketika rakyat berbicara, pemerintah wajib mendengar. Ketika pemerintah menolak mendengar, rakyat akan terus berbicara lebih lantang.
Pernyataan Sikap AMPERA Papua Selatan
Kami tidak sedang meminta belas kasihan kekuasaan. Kami sedang menuntut tanggung jawab kekuasaan.
Kami tidak sedang melawan negara. Kami sedang memperjuangkan agar negara kembali berdiri di pihak rakyat.
Jika ruang dialog ditutup, maka sejarah akan mencatat bahwa pemerintah sendirilah yang memilih menjauh dari rakyatnya.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Papua!
Hidup Perjuangan!
Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat (AMPERA) Papua Selatan
Merauke, Papua Selatan
