JAKARTA – Sebanyak 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) kembali mengusung Sudaryono sebagai Ketua Umum DPP APPSI untuk periode 2026–2031, ini merupakan salah satu keputusan dalam Pra Musyawarah Nasional (Pra-Munas) APPSI yang berlangsung di Jakarta, pada 30–31 Oktober 2026.
Dukungan dari pengurus daerah itu akan dibawa ke Musyawarah Nasional (Munas) ke-V APPSI yang dijadwalkan berlangsung pada 27–29 November 2026. Forum Pra-Munas ini tahapan untuk membahas arah organisasi sekaligus menentukan kepemimpinan APPSI periode berikutnya.
Pra-Munas ini dihadiri sebanyak 30 pengurus DPW APPSI dari berbagai provinsi di Indonesia. Para peserta membahas sejumlah agenda organisasi dan usulan dari daerah.
Selain membahas kepemimpinan, forum tersebut menyepakati mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. APPSI juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan pedagang pasar tradisional.
Dukungan terhadap program pemerintah Presiden Prabowo tersebut menjadi salah satu arah perjuangan APPSI. Namun, APPSI juga menempatkan persoalan pedagang pasar sebagai agenda utama yang perlu diperjuangkan melalui penguatan organisasi dan kebijakan yang berpihak pada pasar tradisional.
Sudaryono yang juga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan, dukungan dari pengurus daerah memiliki arti tersendiri baginya. Selama lima tahun memimpin APPSI, ia mengaku membangun hubungan emosional dengan pengurus DPW dan DPD melalui berbagai kegiatan di daerah.
Kedekatan tersebut terbentuk dari kunjungan ke pasar-pasar tradisional dan pertemuan langsung dengan pedagang. Dalam setiap kunjungan, Sudaryono mengaku selalu didampingi pengurus APPSI di setiap daerah untuk mendengar persoalan yang dihadapi pedagang.
“Saya seperti ini saat ini karena APPSI, pengurus APPSI. Saat saya berkunjung ke pasar-pasar, saya selalu ditemani pengurus DPW dan DPD. Kita ini punya ikatan emosional karena banyak pengalaman yang saya dapat. Saya ini bukan siapa-siapa, tidak ada yang kenal dengan saya, tapi kita bersama-sama bekerja untuk pedagang, mendengar mereka semua. Ada suatu kesan sendiri,” kata Sudaryono saat menyampaikan sambutan pada Pra-Munas.
Sudaryono menilai pengalaman turun langsung ke pasar dan bertemu pedagang menjadi bagian penting dalam perjalanan kepemimpinannya di APPSI. Bagi Sudaryono, kerja organisasi tidak hanya berkaitan dengan kepengurusan di tingkat pusat. Peran pengurus daerah juga penting karena mereka berhadapan langsung dengan pedagang dan memahami persoalan pasar di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Ketua Harian APPSI Don Muzakir menjelaskan alasan pengurus kembali mengusung Sudaryono. Menurut Don Muzakir, Sudaryono merupakan sosok yang bekerja keras, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Presiden Prabowo dan juga tugas organisasi.
Don Muzakir juga menilai Sudaryono mampu memahami dan menjalankan program Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, ia melihat Sudaryono sebagai sosok yang ikhlas dan konsisten dalam bekerja.
Penilaian tersebut menjadi alasan pengurus daerah memberikan dukungan agar Sudaryono kembali memimpin APPSI untuk periode 2026-2031.
Dukungan akan dibawa dalam Munas ke-V. Dengan demikian, hasil Pra-Munas menjadi rekomendasi dan aspirasi pengurus daerah yang akan dibawa ke forum pengambilan keputusan organisasi.
Pra-Munas APPSI juga menyepakati jadwal pelaksanaan Munas ke-V pada 27–29 November 2026. Forum tersebut tidak hanya membahas pemilihan ketua umum, tetapi juga sejumlah usulan untuk memperkuat organisasi.
Salah satu agenda yang akan dibahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pengurus daerah juga mengusulkan penguatan struktur organisasi agar koordinasi antara pengurus pusat, wilayah, dan daerah berjalan lebih baik.
Selain itu, APPSI akan membahas peningkatan peran organisasi dalam memperjuangkan kepentingan pedagang pasar tradisional.
Sejumlah usulan tersebut muncul dari kebutuhan pengurus daerah untuk memperkuat fungsi APPSI sebagai organisasi yang mewakili pedagang pasar. Persoalan pedagang, pengelolaan pasar, hingga kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan menjadi bagian dari agenda perjuangan organisasi.[]
