Jakarta – Advokat Indonesia dan Australia Denny Indrayana kembali mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat bertanggal Selasa pagi itu, Denny memperingatkan adanya “tiga alarm” yang secara historis kerap menjadi sebab runtuhnya sebuah kekuasaan: krisis ekonomi, skandal publik berupa korupsi, dan skandal pribadi.
Surat tersebut ditulis dengan nada to the point. Denny meminta Presiden menarik napas sejenak karena isu yang diangkat sensitif, namun justru karena itu harus dihadapi dengan “mental baja ksatria tentara”.
1. Krisis Ekonomi: Ruang Manuver Menyempit
Denny mengutip kajian Stephan Haggard dan Robert R. Kaufman dalam _The Political Economy of Democratic Transitions_. Menurutnya, saat ekonomi memburuk, ketidakpuasan publik meningkat dan perpecahan elite dapat mempercepat perubahan rezim.
Ia mencontohkan kejatuhan Orde Baru 1998. Saat itu rupiah anjlok dari sekitar Rp2.450 per dolar AS menjadi belasan ribu. Utang swasta membengkak, harga-harga naik, pengangguran bertambah.
Kini, tulis Denny, rupiah kembali bergerak di kisaran Rp18.000 per dolar AS dan berpotensi terus melemah. “Nilai tukar memang bukan satu-satunya ukuran krisis, tetapi berpadu dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di semua lini, kepercayaan publik pastinya makin langka dan menghilang,” ujarnya.
2. Skandal Publik: Korupsi Masuk ke “Tulang Sumsum”
Poin kedua yang disorot adalah korupsi. Denny menyebutnya bukan sekadar pencurian uang negara, melainkan “pembajakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi, oligarki dan sang Haji”.
Ia merinci dugaan praktik mafia yang merusak: mafia peradilan, mafia minyak, mafia pajak, mafia narkoba, mafia tanah, hingga mafia jabatan. Peringatan itu sudah ia tulis sejak 2008 dalam buku _Negeri Para Mafioso_.
“Sebuah rezim tidak selalu jatuh ketika korupsi pertama terjadi. Rezim mulai kehilangan pijakannya ketika korupsi dianggap biasa, penegakan hukum dinilai pilih kasih, dan kekuasaan melindungi korupsi orang-orangnya sendiri,” kata Denny.
Ia kembali menyebut “empat episentrum potensi korupsi” yang pernah ditulisnya: Istana, Widya Chandra, Senjata, dan Pengusaha Naga. Keempatnya, menurutnya, harus diberantas tuntas.
3. Skandal Pribadi: Kepercayaan sebagai Modal Kekuasaan
Untuk poin ketiga, Denny membedakan ruang pribadi dan kepentingan publik. Privasi, katanya, berhenti ketika perbuatan pribadi bersinggungan dengan pelanggaran hukum, penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, pemaksaan, hingga kebohongan kepada publik.
Ia merujuk kasus Bill Clinton dan Monica Lewinsky. Clinton dimakzulkan DPR AS namun tidak diberhentikan karena dibebaskan Senat. Denny juga mengutip John B. Thompson dalam _Political Scandal: Power and Visibility in the Media Age_ yang membedakan skandal seks, skandal keuangan, dan skandal kekuasaan.
Terkait konteks dalam negeri, Denny menyinggung unggahan Amien Rais yang melontarkan dugaan skandal privat di lingkaran Istana. Ia menegaskan tidak menyatakan dugaan itu pasti benar.
“Justru karena tuduhannya serius, ia tidak boleh dibiarkan menggantung: harus diklarifikasi, dibuktikan, atau dibantah melalui saluran komunikasi yang tepat. Bukan justru dengan membredelnya, memberangusnya. Berhadapan dengan isu asusila yang panas, diam sama sekali bukan emas. Kekosongan informasi akan segera diisi dengan liarnya spekulasi,” tulisnya.
Penutup: Butuh Tindakan, Bukan Hanya Pidato
Denny menutup suratnya dengan menegaskan tiga alarm itu tidak cukup dijawab dengan pidato. Ekonomi harus dipulihkan dengan kebijakan kredibel. Korupsi harus ditindak tanpa pandang bulu. Skandal pribadi harus dijawab dengan kejujuran, keteladanan, dan proses hukum yang adil.
“Jika tiga alarm itu terus diabaikan, sejarah tidak akan pernah berhenti mengamuk. Sejarah akan mendobrak dan merusak pondasi rezim bernegara,” tulisnya.
Ia mengakhiri dengan doa agar Presiden Prabowo diberi kekuatan melewati “tiga gelombang tsunami besar”: krisis ekonomi, skandal publik, dan skandal pribadi.
Fzh.
